5 Orang Tewas, DPR Desak Hentikan Latsarmil Manajer Kopdes

5 Orang tewas, DPR desak hentikan Latsarmil Manajer Kopdes

Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto mendesak pemerintah menghentikan sementara latihan dasar kemiliteran (latsarmil) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Menyusul meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

“Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan latsarmil yang tengah berjalan, disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara,” kata Yulius, Minggu 28 Juni 2026.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, kelima peserta yang meninggal adalah Yonanda Muhammad Taufiq akibat cardiec arrest, Anisa Muyassaroh karena heat stroke, Novia Rahmadhani Sihotang akibat komplikasi tuberkulosis.

Muhammad Fifki Renaldi Gunawan dan Nola Diasari yang meninggal setelah mengalami sesak napas saat mengikuti latihan.

Yulius memperhatikan lolosnya peserta dengan kondisi media berisiko tinggi sebagai indikasi adanya disfungsi pada tahap skrining kesehatan pra-latihan.

Ia mendesak dilakukan audit menyeluruh mencakup validitas pemeriksaan kesehatan, kesiapan fasilitas medis.

Proporsionalitas beban latihan fisik bagi peserta sipil, serta efektivitas sistem tanggap darurat.

Desakan yang sama disampaikan oleh anggota PKS Mulyanto yang mendorong moratorium dan evaluasi komprehensif.

“Menurut saya ini sudah berlebihan dengan tercatat lima orang meninggal,” katanya.

Namun Kementerian Pertahanan memastikan latsarmil tetap berlanjut.

Kepala BSDM Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia berdalih pelatihan ini penting karena menyangkut peran strategis dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah diharapkan segera menyampaikan hasil investigasi kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.

Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pembinaan yang sedang dijalankan.