Purbaya menilai penonaktifan jutaan peserta PBI BPJS berdampak merugikan pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai persoalan serius yang berdampak merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra.
Ia menanggapi kasus peserta dengan penyakit berat, seperti gagal ginjal, yang mendadak tidak dapat mengakses layanan cuci darah akibat perubahan status kepesertaan menjadi tidak eligible.
“Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba engga eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama,” kata Purbaya, Jakarta, Senin 9 Februari 2026.
Ia juga menegaskan kondisi tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pemerintah.
“Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tambahnya.
Purbaya Yudhi Sadewa menilai kegaduhan muncul karena banyak peserta tidak menyadari bahwa mereka telah dikeluarkan dari daftar kepesertaan JKN.
Jumlah peserta terdampak yang besar membuat persoalan ini semakin terasa di masyarakat.
“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang katanya,” kata Purbaya.
Lanjut, kebijakan penonaktifan PBI seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kejutan. Ia juga mengusulkan adanya masa transisi selama tiga hingga lima bulan.
“Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smooting sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” tegas Purbaya.
Untuk jangka pendek, Kementerian Keuangan menyetujui pembiayaan darurat agar peserta PBI yang terdampak tetap memperoleh layanan kesehatan sembari dilakukan perbaikan data.