Guru Non-ASN mengadu ke DPR, minta kepastian nasib di 2027
Perwakilan guru non-ASN menyambangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan terkait masa depan dan status mereka setelah memasuki 2027.
Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
FAGRI berharap DPR dapat membantu mencari jalan keluar atas persoalan yang masih dihadapi guru non-ASN.
Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengatakan pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk membantu menindaklanjuti persoalan honorer non-ASN.
Penyelesaian tersebut akan mengacu pada Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Ahmad menjelaskan, aturan tersebut menggunakan data cut-off 2024.
Berdasarkan data tersebut, terdapat 172.323 guru non-ASN yang masuk dalam persoalan tersebut.
Ia berharap komitmen yang disampaikan pimpinan DPR tidak berhenti pada pembahasan.
Menurut Ahmad, diperlukan formulasi yang jelas agar para guru non-ASN mendapatkan kepastian mengenai status mereka ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua FAGRI Amiruddin mengungkapkan kegelisahan para guru non-ASN menjelang berakhirnya 2026.
Berdasarkan SE Nomor 7 Tahun 2026, kepastian bagi mereka hanya diberikan sampai 31 Desember 2026.
Para guru non-ASN pun masih mempertanyakan apa yang akan terjadi setelah batas waktu tersebut berakhir.
Sampai saat ini, belum ada gambaran yang dianggap cukup jelas mengenai status mereka pada 2027.