Anggaran Sekretariat DPRD DKI Naik 100 Persen dari Rp 126 Miliar Jadi Rp 346 Miliar

Anggaran Sekretariat DPRD DKI Naik 100 Persen dari Rp 126 Miliar Jadi Rp 346 Miliar

Anggaran Sekretariat Dewan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 sebesar Rp 346 miliar. Itu merupakan anggaran untuk SKPD Kesekretariatan Dewan sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggaran tersebut naik 100 persen dari rencana awal sebelum dibahas dengan DPRD DKI.

Dalam situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017), anggaran Sekretariat Dewan hanya sebesar Rp 126 miliar pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Setelah dibahas dengan DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 346 miliar. Artinya, terdapat penebalan anggaran hingga lebih dari 100 persen.

Jumlah kegiatannya pun bertambah dari 83 kegiatan menjadi 85 kegiatan. Saat dilihat satu per satu, tambahan kegiatannya adalah anggaran “Pembuatan Buku Profil Pimpinan dan Anggota Dewan” sebesar Rp 218 juta dan anggaran “Penunjang Kehadiran Rapat bagi pimpinan dan Anggota DPRD” sebesar Rp 16 miliar.

Selain dua tambahan kegiatan baru, kegiatan lainnya mengalami penambahan-penambahan anggaran.

Anggaran ini masih dalam bentuk RAPBD DKI 2018. Masih ada tahap pembahasan dengan DPRD DKI terlebih dahulu untuk memastikan anggaran ini masuk dalam APBD 2018.

Pekan ini, rencananya DPRD DKI akan memulai pembahasan RAPBD itu. Total RAPBD DKI 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.

Anggaran Kolam Air Mancur DPRD DKI Masuk Lagi, Nilainya Rp 620 Juta

Anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta masuk lagi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Kompas.com memeriksa pos anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Besar anggaran untuk rehabilitasi kolam itu Rp 620.715.162. Pada rincian anggaran tersebut, ditulis ada belanja bahan atau bibit tanaman Rp 11.388.740. Sementara sisanya digunakan untuk pemasangan batu andesit, pembongkaran keramik, dan yang lainnya.

Anggaran rehabilitasi kolam air mancur pernah dimasukkan tahun lalu. Namun, anggaran tersebut dimatikan karena tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri. Anggaran tersebut dicoret karena dinilai tidak sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017.

Pada tahun lalu, anggaran untuk rehabilitasi kolam ini justru lebih kecil, yaitu Rp 579.024.617. Tahun lalu, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi mengatakan, anggaran tersebut memang akan dianggarkan kembali untuk tahun 2018.

“Dalam perencanaan (anggaran) tahun 2018 akan dimasukkan, kayak kolam. Jadi (anggaran rehabilitasi kolam) hanya diundurkan karena kalau masuk tahun 2017 dianggap kegiatan baru dan tidak sesuai RKPD,” ujar Yuliadi saat itu.

Adapun pekan ini pembahasan RAPBD akan dimulai.

Hari ini, DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna untuk mendengarkan tanggapan gubernur atas pendapat fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018. Sementara itu, tahun ini total pagu untuk anggaran Sekretariat Dewan Rp 346 miliar, detailnya Rp 346.516.419.087.

Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menganggarkan biaya pengadaan tanah sebesar Rp 798,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018. Kompas.com melihat anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Namun dalam situs tersebut, anggaran ditulis secara gelondongan. Artinya tidak ada rincian lahan mana saja yang akan dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018.

Anggaran tersebut masih ditambah biaya pemeriksaan tanah sebesar Rp 12,1 juta dan biaya pendaftaran pengukuran tanah sebesar Rp 28,6 juta. Jika ditotal, anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah menjadi Rp 798.140.700.

Belum diketahui akan dibangun apa semua lahan yang dibeli Pemprov DKI sebesar Rp 798 miliar itu. Meski demikian, salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang membutuhkan lahan adalah program DP 0.

Namun, pada Februari 2017, Sandiaga pernah mengatakan bahwa lahan DP 0 akan menggunakan lahan yang ada milik Pemprov DKI Jakarta.

“Bahwa tanahnya itu merupakan tanah yang ada dalam lingkungan Pemprov DKI, tapi belum bisa kami sebutkan karena itu bisa menunculkan spekulasi daripada spekulan tanah,” ujar Sandiaga, di Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (25/2/2017).

Pada November 2017, Sandi sudah tidak mau lagi membeberkan lokasi lahan program DP 0. Lantaran, dia tidak mau programnya memunculkan spekulan tanah.

“Untuk rumah DP (0 rupiah) sekarang lagi digodok. Lahannya sudah teridentifikasi, tetapi kami belum bisa rilis,” ujar Sandi.

“Kami akan rilis begitu kebijakannya selesai dan kebijakannya sudah bisa diumumkan tanpa menimbulkan spekulasi,” ujarnya.

Anggaran ini masih dalam bentuk RAPBD DKI 2018. Masih ada tahap pembahasan dengan DPRD DKI terlebih dahulu untuk memastikan anggaran ini masuk dalam APBD 2018.

Pekan ini, rencananya DPRD DKI akan memulai pembahasan RAPBD itu.

 

(Baca juga: APBD TEKOR, ANGGARAN TIM ANIES NAIK DARI RP 2M JADI RP 28M, BUKU PROFIL RP 218 JUTA)

 

Sumber Berita Anggaran Sekretariat DPRD DKI Naik 100 Persen dari Rp 126 Miliar Jadi Rp 346 Miliar : Kompas.com, Kompas.com, Kompas.com