BGN Umumkan MBG Diberhentikan Sementara dengan Alasan SPPG Belum Memenuhi SOP

BGN umumkan MBG diberhentikan sementara dengan alasan SPPG belum memenuhi SOP

Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengambil langkah kontroversial dengan menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah II Pulau Jawa.

Keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut dari evaluasi mendalam yang menemukan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian fasilitas yang ada di lapangan.

Meskipun bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan, langkah ini justru menunjukkan adanya kekurangan yang tinggi dalam menajemen dan pengelolaan fasilitas layanan yang dirancang untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Donny Dewantoro, menjelaskan bahwa penghentian operasional sementara tersebut didasarkan pada temuan bahwa sejumlah unit SPPG belum memenuhi standar operasional dan sarana prasarana yang ditetapkan.

Menurutnya, “Kami menemukan banyak fasilitas yang belum memenuhi persyaratan dasar operasional, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum terdaftar di banyak unit SPPG.”

Dari total 1.512 SPPG yang dihentikan, sebanyak 1.043 unit di antaranya tidak terdaftar untuk mendapatkan SLHS yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan pangan yang disajikan.

Tak hanya itu, 443 SPPG ditemukan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, yang jelas menjadi ancaman bagi kesehatan penggunanya.

Tak hanya masalah sanitasi saja, 175 unit SPPG juga tercatat tidak menyediakan tempat tinggal yang memadai bagi para Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang seharusnya menjadi bagian dari standar operasional.