Nasional

Bowo Sidik Pangarso, Anggota DPR di OTT KPK Terkait Dugaan Suap Pupuk

Bowo Sidik Pangarso, Anggota DPR di OTT KPK Terkait Dugaan Suap Pupuk

Tim satuan tugas KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan mengamankan sejumlah orang terkait dugaan siap pengiriman pupuk via kapal. Dari 8 orang yang ditangkap KPK, salah satunya adalah anggota DPR bernama Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar.

Dikutip dari WikiDPR, Bowo lahir di Mataram, 16 Desember 1968 dan merupakan lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, sebagai sarjana ekonomi. Ia juga pernah menjadi auditor di Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), salah satu bank swasta yang sebelumnya juga masuk dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditangani lembaga antirasuah.

Tak lagi menjabat sebagau auditor, ia lalu menjadi Direktur Keuangan di PT Inacon Luhur Pertiwi sebagai Direktur Keuangan hingga tahun 2014. Hingga akhirnya ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPR RI periode 2014-2019.

Bowo terbilang bukan orang baru di dunia politik. Ia masuk ke dunia politik sejak tahun 2012-2015, dan pernah tercatat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah, serta Bendahara Komite Brunei Kadin Indonesia periode 2012-2015.

Ia maju DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Bowo sempat duduk di Komisi VII DPR yang membidangi riset dan teknologi, lingkungan hidup, serta energi.

Namun, pada April 2015, terjadi rotasi dan mutasi di Fraksi Golkar yang membuat Bowo harus pindah ke beberapa komisi, seperti Komisi VIII lalu pada Januari 2016 kembali lagi ke Komisi VII.

Hingga pada akhirnya, keluar surat yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar saat itu Setya Novanto yang menjelaskan bahwa Bowo dipindahkan ke Komisi VI DPR dan menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Anggota Komisi 6 DPR RI, Bowo Sidik Pangarso.

KPK berhasil mengamankan Bowo pada Kamis (28/3) dini hari karena diduga terlibat dalam suap pengiriman pupuk. Selain Bowo, KPK juga mengamankan 7 orang lainnya yang terdiri dari pihak BUMN dan swasta, salah satunya adalah direksi PT Pupuk Indonesia. Dalam penangkapan ini, penyidik turut mengamankan uang yang terdiri dari pecahan rupiah dan dolar AS.

“Dalam proses berjalan, KPK menemukan puluhan kardus berisi uang di salah satu lokasi di Jakarta,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Kamis (28/3).

“Uang-uang tersebut kami amankan karena diduga terkait dengan pokok perkara,” sambungnya.

KPK belum merinci lokasi ditemukannya uang tersebut. Begitu juga total uang yang diamankan. Informasi tersebut, kata Febri, akan disampaikan dalam konferensi pers malam nanti.

“Hasil dari OTT kemarin akan disampaikan malam ini melalui konferensi pers di KPK,” pungkasnya.

Dalam OTT yang dilakukan pada Rabu hingga Kamis (28/3) dini hari itu, KPK berhasil mengamankan setidaknya 8 orang dalam dugaan transaksi suap ini.

 

 

Baca juga : OTT 7 Orang Termasuk Direksi Pupuk Indonesia, KPK Sita Alphard dari Lokasi

 

 

Sumber berita Bowo Sidik Pangarso, Anggota DPR di OTT KPK Terkait Dugaan Suap Pupuk : kumparan

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

5 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

5 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

5 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

5 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

5 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

5 tahun ago

This website uses cookies.