Dana APBN Rp1,04 T untuk Dapur MBG jadi Kritikan Tajam DPR
Anggota DPR RI Zainul Munasichin mempertanyakan mekanisme pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan anggaran APBN senilai Rp1,04 triliun.
Pernyataan itu disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 17 Juli 2026.
Ia mempertanyakan siapa pihak yang membangun dapur tersebut dalam mekanisme pengadaannya, apakah melalui lelang atau penunjukan langsung.
“Siapa yang membangun? Mekanismenya pakai apa? Pakai Lelang? Pakai penunjukan langsung? Atau apa?” kata Zainul Munasichin.
Zainul juga membahas informasi yang diterima bahwa dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) Kementerian Pekerjaan Umum, nilai pembangunan satu dapur menggunakan APBN mencapai Rp8 miliar.
Menurutnya, angka ini jauh lebih besar dibandingkan biaya pembangunan dapur oleh mitra swasta yang hanya berkisar Rp1,5-2 miliar.
“Terjadi potensi pemborosan yang luas biasa,” tegas Zainul.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan alasan pemerintah menempuh skema pembangunan dengan biaya yang dinilai jauh lebih mahal.
Sementara terdapat skema lain yang dinilai lebih hemat dan efisien seperti yang dilakukan oleh mitra-mitra swasta dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan juga lebih lanjut perhitungan anggaran pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menggunakan APBN.
Ia menghitung ulang komponen belanja modal aset yang dipaparkan BGN.
Dengan menjumlahkan angka Rp1,04 triliun ditambah Rp375 miliar sekian, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp1,416 triliun.
Menurutnya, jika anggaran tersebut dibagi dengan jumlah dapur SPPG berbasis APBN yang dibangun sebanyak 315 unit, maka biaya per unit mencapai sekitar Rp4,4 miliar.
“Yang dibangun SPPG ini 315. Itu jatuhnya per satunya jadi 4,4 M. Padahal kalau tadi awalnya 1,5 M,” kata Nihayatu.