Dasco undang Menteri dan Bos Buruh bahas PHK 55.000 Pekerja

Dasco undang Menteri dan Bos Buruh bahas PHK 55.000 pekerja

Pemerintah, DPR, dan serikat pekerja menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Gedung Nusantara III, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Juni 2026.

Pertemuan itu digelar untuk memetakan ancaman PHK yang belakangan ini menjadi perhatian serius, di mana sekitar 55.000 pekerja disebut terancam kehilangan pekerjaan.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KPSI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, serta Desk Ketenagakerjaan Polri.

“Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR,” kata Dasso.

“Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas,” tambahnya.

Rapat berfokus pada pemetaan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta persoalan yang dihadapi masing-masing.

Tak hanya itu, para pihak juga membahas masalah suplai gas kepada industri yang dinilai mendesak dan berpotensi membuat gelombang PHK lebih luas.

“Oleh karena itu, hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Prasetyo.

Dari sisi buruh, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 55.000 pekerja saat ini terancam PHK.

Sementara persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang belum terselesaikan berpotensi berdampak pada 150.000 pekerja tambahan.