DPR Sebut Rokok Murah Dapat Kurangi Peredaran Rokok Ilegal

DPR sebut rokok murah dapat kurangi peredaran rokok ilegal

Meningkatnya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat mendorong anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Andi Yuliani Paris mengusulkan agar pemerintah memberi ruang produksi rokok legal dengan harga yang terjangkau khusus kalangan menengah ke bawah.

Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama enam Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Senin 15 Juni 2026.

Menurut Andi, akar masalah maraknya rokok ilegal adalah harga legal yang sudah tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Alih-alih membeli rokok legal, kelompok menengah ke bawah memilih rokok ilegal yang lebih muah.

Ia menilai perlu ada solusi dari sisi produksi, bukan hanya penindakan.

“Mungkin ada rokok yang harus diproduksi untuk masyarakat kelas menengah ke bawa. Itu harus diberikan ruang sehingga bisa diproduksi untuk kalangan menengah ke bawah,” kata Andi.

Usulan itu muncul di tengah meningkatnya penindakan rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, DJBC telah melakukan 6.880 kali penindakan dengan menyita 865 juta barang rokok ilegal.

Melonjak 128,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Namun, Dara BPS menunjukkan rumah tangga miskin sudah menggelontorkan 10 hingga 11 persen pendapatannya untuk rokok, jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk lauk pauk yang hanya 3,5 persen.

Artinya rokok bukan produksi yang tidak terjangkau, melainkan justru sudah menjadi beban pengeluaran terbesar kedua rumah tangga prasejahtera setelah beras.

Pemerintah juga diminta berhati-hati agar kebijakan baru tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih mengedepankan penyesuaian regulasi dibanding pemberantasan pelanggaran hukum.

“Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama,” kata Agung, Kamis 25 Juni 2026.