Yudi Purnomo bongkar kecurigaan soal fasilitas khusus Hotman
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan pemberian fasilitas khusus kepada tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adrianyah.
Ia menilai konferensi yang dipimpin Hotman Paris Hutapea itu berbeda dari praktik yang lazim.
Menurutnya, kuasa hukum tersangka umumnya hanya memberikan keterangan melalui doorstop, bukan dengan fasilitas meja dan mikrofon seperti dalam konferensi pers resmi.
“Rasanya tidak pernah pengacara tersangka mendapat fasilitas untuk konpres dengan disediakan mic dan meja,” kata Yudi, Senin 20 Juli 2026.
Ia menilai pemberian fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Yudi juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk tim untuk menelusuri siapa pihak yang menyediakan fasilitas tersebut.
Karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap independensi penanganan perkara.
Ia turut menduga masih ada pihak internal yang memberikan perlakuan istimewa kepada mantan Jampidsus tersebut.
Ia juga menegaskan langkah penelusuran penting dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan proses penegakan hukum tetap berjalan secara adil.
Sampai saat ini, Kejaksaan Agung ataupun Hotman Paris belum memberikan tanggapan atas pernyataan Yudi.
Sementara itu, Febrie Adriansyah telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri.
Juga dugaan korupsi terkait suplai batu bara ke PLTU dan Krakatau Steel masih berada pada tahap penyidikan.
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.