Dedi Mulyadi Menerapkan 1 kelas di SMA dan SMK diisi 50 Siswa

Dedi Mulyadi menerapkan 1 kelas di SMA dan SMK diisi 50 siswa.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan kebijakan yang memperbolehka satu kelas di SMA dan SMK negeri diisi hingga maksimal 50 siswa.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk mencegah anak-anak di Jawa Barat putus sekolah akibat keterbatasan akses dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku sementara.

Dengan terget penambahan 736 ruang kelas baru yang akan selesai paling lambat Januari 2026, sehingga jumlah siswa per kelas bisa kembali ke angka normal sekitar 30-35 siswa.

Menurut Dedi Mulyadi, pembelajaran di tingkat SMA dan SMK memungkinkan kelas yang lebih padat di bandingkan dengan SD atau SMP.

Karena interaksi belajar di jenjang ini lebih banyak berupa paparan, membaca, dan studi mandiri.

Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini khusus diterapkan di daerah-daerah.

Dengan jumlah sekolah negeri yang sangat terbatas dan jarak ke sekolah swasta yang jauh.

Sehingga anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengakses pendidikan.

Namun, kibajakan ini mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak, terutama dari forum kepala sekolah swasta dan pengamat pendidikan.

Mereka menilai kebijakan ini bertentangan dengan aturan nasional yang mengatur maksimal 36 siswa per kelas dan standar luas ruang kelas.

Baca juga: Tambang Batu Bara Disita Kejati Bengkulu

Selain itu, penambahan jumlah siswa 50 per kelas dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pembelajaran karena guru kesulitan mengelola kelas yang terlalu padat.

Selanjutnya, dampak lain yang dikhawatirkan adalah penurunan jumlah siswa di sekolah swasta yang berpotensi menyebabkan banyak sekolah swasta yang tutup.

Dan guru kehilangan pekerjaan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan.

Berikutnya, Gubernur Dedi Mulyadi tetap berpegang pada alasan bahwa kebijakan ini lebih baik daripada anak-anak harus putus sekolah.

Ia juga menegaskan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar.

Untuk pembangunan ruang kelas baru sebagai solusi jangka agar kondisi kelas kembali normal dan kualitas pendidikan dapat terjaga.