Demokrat Minta Jokowi Turun Tangan Jadi Penengah DPR Vs KPK
Partai Demokrat mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir untuk mengakhiri polemik antara KPK dan Pansus Hak Angket. Kehadiran Presiden Jokowi dinilai dapat memberikan solusi.
“Presiden sebagai Kepala Negara hendaknya turun tangan memberikan solusi. Dalam situasi dimana perseteruan antara DPR dan KPK makin panas, dan terlihat nyaris makin sulit jalan keluar yang bisa selesaikan masalah atas konflik kedua lembaga tersebut,” ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Sabtu (2/9/2017).
Didi melihat konflik KPK dan DPR akan menghambat proses hukum yang ada. “Penegakan hukum terhadap korupsi tentu akan terancam,” katanya.
“Apabila Presiden bersedia berperan jadi penengah, saya yakin pasti ada solusi yang terbaik sehubungan konflik DPR dan KPK yang semakin mengancam dan merugikan penegakan hukum yang ada,” paparnya.
Jokowi sebelumnya berbicara langsung saat dimintai tanggapan mengenai Pansus Angket KPK setelah menghadirkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Jokowi menghormati kewenangan DPR, termasuk independensi KPK.
“Pansus haknya DPR, angket haknya DPR. Wilayahnya ada di sana. Saya nggak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong (Presiden) intervensi,” kata Jokowi di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jumat (1/9).
Jokowi tak menjawab adanya anggapan pemanggilan Dirdik KPK oleh Pansus DPR merupakan upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut. Jokowi hanya menekankan setiap lembaga negara punya kewenangan yang diatur.
“Jadi tolong ini betul-betul dilihat wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat,” kata Jokowi.
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.