Djarot, Apa Ditanya Dulu Agamanya Apa?, Kalau Mau Kasih KJP?, Calon wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan warga, terutama para pendukungnya, untuk tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dia mengatakan, pemimpin juga tak boleh membeda-bedakan warga karena latar belakang SARA.
“Saya tanya nih, apa kalau mau kasih program KJP (Kartu Jakarta Pintar), ditanya eh agamamu apa? Kemudian kalau sakit, biaya gratis, ditanya dulu eh agamamu apa? Atau kalau mau naik Transjakarta gratis, ditanya agamanya apa? Enggak,” kata Djarot, saat menghadiri deklarasi dukungan dari Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (26/3/2017).
Apalagi, kata dia, yang dipilih warga dalam pilkada adalah pemimpin pemerintahan, atau bukan pemimpin agama.
Djarot mengatakan, seorang pemimpin pemeritahan bertanggung jawab untuk melayani dan melindungi warganya tanpa diskriminasi.
“Saya bersumpah (jabatan) dengan Al Quran, Pak Ahok dengan menggunakan Alkitab. Janji kami, tidak boleh korupsi, tidak boleh terima suatu hal, ini sumpah bukan hanya diucapkan tapi diketahui Illahi. Masa kita menistakan sumpah itu?” kata Djarot.
Adapun pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, Djarot mendampingi calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Mereka diusung oleh empat partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.
Sumber Berita Djarot, Apa Ditanya Dulu Agamanya Apa?, Kalau Mau Kasih KJP? : Kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.