Doli Kurnia Kritik Soal Manajemen Sesukanya Novanto-Idrus Pimpin Golkar

Doli Kurnia Kritik Soal Manajemen Sesukanya Novanto-Idrus Pimpin Golkar

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut surat DPP Partai Golkar yang berisi rekomendasi untuk Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar, bodong karena tak mencamtumkan nomor dan tanggal. Idrus juga menyebut surat itu tidak resmi.

Namun Idrus tak membantah soal tanda tangannya pada surat tersebut. Idrus justru mengungkap bahwa partainya memang turut menimang Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien, padahal sebelumnya sudah memutuskan mengusung Dedi Mulyadi.

Anggota Generasi Muda Golkar yang vokal mengkritisi DPP, Ahmad Doli Kurnia, mengaku tak heran dengan terbitnya surat yang sebagian berspekulasi soal kebenarannya namun bocor tersebut. Doli menyebut Golkar dijalankan dengan ‘management suka-suka’.

“Keputusan yang seperti itu buat saya sudah dapat diduga dan bukan sesuatu yang mengherankan. Pertama, kepemimpinan Setya Novanto-Idrus Marham saat ini memang telah dikelola dengan ‘management suka-suka’, tergantung selera SN dan Idrus,” ucap Doli dalam rilisnya, Jumat (22/9).

“Semua keputusan penting tidak pernah melalui mekanisme organisasi yang benar. Pengambilan keputusan soal Pilgub Jawa Barat itu kan tak ada bedanya dengan pemecatan saya. Tanpa ada rapat, tanpa melibatkan pengurus lain, dan tidak memperdulikan efek terhadap organisasi partai secara keseluruhan, keputusan dengan gampang dan mudah saja dilakukan,” paparnya.

Kedua, kata Doli, keputusan itu juga menunjukkan bahwa Setya Novanto dan Idrus tidak punya moral. Pasalnya, DPP Partai Golkar telah melampaui mekanisme untuk menentukan kandidat cagub Jabar hingga akhirnya jatuh kepada Ketua DPD Jabar, Dedi Mulyadi.

“Coba bayangkan, seorang kader pimpinan di daerah besar seperti Jawa Barat yang sudah dipersilakan mempersiapkan diri, dan tentu sudah konsolidasi melibatkan kader-kader Golkar lain se-Jawa Barat, tiba-tiba ditelikung, ditinggal, dan akhirnya tidak dicalonkan, tanpa pemberitahuan, itu sama sekali tak bermoral,” ujar Doli.

Kritik ketiga, lanjut Doli, kejadian seperti Pilgub Jawa Barat ini sebenarnya mengulangi kejadian sebelumnya di Pilgub Sumatera Utara dan NTT. Menurutnya, selama Novanto yang ‘berkasus’ masih memimpin Golkar, maka kejadian serupa akan bisa terus berulang.

“Dengan segudang masalah yang dimiliki, Setya Novanto akan mudah didikte partai politik lain, terutama yang memiliki akses ke penegak hukum. Golkar tidak akan pernah mandiri dan maju mundurnya sangat tergantung faktor eksternal,” imbuhnya.

Kritik keempat, terbitnya surat yang ditandatangani Novanto itu juga menambah sejumlah keanehan dari banyak kejanggalan-kejanggalan sebelumnya. Novanto sepekan terakhir mengaku sakit parah, sehingga mangkir diperiksa KPK. Namun tanda tangan Novanto di surat itu dipertanyakan.

“Itulah sebabnya kenapa kami sejak awal mendesak agar Setya Novanto segera diganti, demi menyelamatkan Partai Golkar dari kehancuran,” tutup Doli.