DPR bahas KIP dan RUU Kabupaten Kota dalam Paripurna Ke-22

DPR bahas KIP dan RUU Kabupaten Kota dalam Paripurna ke-22

Ketua DPR RI menggelar rapat peripurna ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026.

Sebanyak 293 anggota DPR RI hadir langsung dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Turut hadir pimpinan DPR lainnya, Wakil Ketua Saan Mustopa dan Sari Yuliati.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat peripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang dari 579 orang anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat peripurna DPR RI yang ke-22 masa persidangan lima tahun sidang 2025-2026,” tambahnya.

Sejumlah agenda dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2025 oleh BPK RI.

Kedua, laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon anggota KIP periode 2026-2020, dilanjutkan pengambilan keputusan.

“Pimpinan DPR menugaskan Komisi I DPR menindaklanjuti surat Presiden tersebut dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KIP periode 2026-2030 sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Agenda lain mencakup pendapatan fraksi-fraksi terhadap 15 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI.

Ke-15 RUU tersebut meliputi RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak.

Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat.

Dilanjutkan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI, serta persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

Baca juga: Titiek Soeharto apresiasi pemerintah soal pupuk subsidi petani