Fadli Menganggap Airlangga Rangkap Jabatan, Jokowi Telan Ludah Sendiri
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon menganggap, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus berkomitmen dan konsisten dengan pernyataannya yang tidak menginginkan menteri di Kabinet Kerja rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Menurut Fadli, Jokowi akan telan ludah sendiri kalau sampai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tetap menjadi Menteri Perindustrian.
“(Kalau tetap rangkap jabatan) ya artinya menelan ludah sendiri,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/12).
Airlangga diketahui menduduki jabatan Menteri Perindustrian di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah menggantikan Saleh Husin.
Menurut Fadli, pernyataan Jokowi soal rangkap jabatan merupakan hal baik yang seharusnya konsisten dilaksanakan.
“Artinya kalau rangkap jabatan nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi. Kedatangannya sebagai menteri atau ketua umum partai politik atau sebagai politisi dari partai tertentu,” ucapnya.
Akan tetapi, Fadli menegaskan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden sebagai user pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan baru dapat memutuskan nasib Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Kabinet Kerja setelah munaslub Partai Golkar selesai.
Sedangkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempersoalkan rangkap jabatan yang saat ini mulai diemban Airlangga setelah ditetapkan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar.
“Waktu saya wakil presiden dulu, malah ketua partai juga. Tidak bermasalah,” kata JK usai menutup Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu (20/12) malam.
Sumber Berita Fadli Menganggap Airlangga Rangkap Jabatan, Jokowi Telan Ludah Sendiri : Cnnindonesia.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.