Fadli Zon Dukung Komnas HAM yang Minta Kriminalisasi Ulama Disetop
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah Komnas HAM yang meminta pemerintah menghentikan kasus kriminalisasi ulama, makar, hingga pembubaran HTI. Kasus-kasus tersebut dinilai Komnas HAM dapat menimbulkan kegaduhan bila tidak dihentikan.
Fadli Zon menyebut adanya permintaan Komnas HAM tersebut sebagai hal yang wajar. “Ya saya kira wajar, sangat wajar dan menurut saya segeralah. Supaya terjadi rekonsiliasi, menghentikan kegaduhan-kegaduhan dan supaya masyarakat tidak merasa bahwa hukum ini benar benar mengkriminalisasi orang-orang yang kritis kepada pemerintah khususnya para ulama,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
Fadli lantas mengambil contoh kasus dugaan makar yang salah satu tersangkanya adalah Sekjen Forum Umat Islam, Al Khaththath. Ia mengaku sempat menjenguk Al Khaththath dan menilai kasusnya tidak ada indikasi makar.
Berdasarkan dari laporan makar yang dituduhkan oleh beberapa pihak, Fadli mengatakan hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat hukum menjadi alat kekuasaan.
“Ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, ya membuat hukum betul-betul menjadi alat kekuasaan,” ujar dia.
Upaya yang dilakukan polisi dinilai bahkan berpotensi akan menimbulkan tindakan persekusi bila masih tetap dibiarkan.
“Kalau misalkan kesalahan itu diperpanjang itu membuat orang semakin tidak percaya kepada hukum. Saya kira ini berbahaya, persekusi-persekusi yang ada inikan sebetulnya tindakan yang mencari keadilan sendiri karena hukum dianggap tidak berjalan, makanya melalui persekusi,” ujar Fadli.
(Baca juga : PIGAI: PRESIDEN BISA PERINTAHKAN POLRI DAN JAKSA HENTIKAN KASUS RIZIEQ DAN LAINNYA)
(Baca juga : PIGAI: PEMERINTAH FOKUS KERJA SAJA, JANGAN BIKIN GADUH HANYA URUSI ORMAS)
Sumber Berita Fadli Zon Dukung Komnas HAM yang Minta Kriminalisasi Ulama Disetop : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.