Fadli Zon Kritik Soal Kartu Pra-Kerja Jokowi: Politis dan Norak!
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana program Kartu Pra-Kerja capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Fadli menyebut program tersebut norak dan sangat politis.
“Sangat politis, tapi politisnya agak norak. Tidak canggih,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Selain itu, dia menilai Kartu Pra-Kerja ibarat memberikan impian kosong. Melalui Kartu Pra-Kerja, pengangguran lulusan SMK akan diberikan gaji yang uangnya dibebankan pada APBN.
Fadli menyarankan Jokowi fokus membenahi persoalan tenaga honorer yang hingga kini belum mendapatkan upah layak.
“Menurut saya janganlah memberikan impian kosong. Coba itu pikirkan dulu yang honorer yang jumlahnya masih ratusan ribu, mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara tapi tidak mendapatkan honor yang layak. Itu saja dulu dipikirin,” ujar Fadli.
Fadli juga berbicara soal penciptaan lapangan pekerjaan. Ia mendorong agar pemerintah menyediakan lapangan kerja yang mudah bagi masyarakat. Menurut Fadli, memberikan gaji kepada pengangguran bukan solusi.
“Pikirkan lapangan pekerjaan yang permanen sehingga masyarakat bisa bekerja. Saya kira masyarakat tidak ingin tidak bekerja kemudian dapat honor. Itu bukan solusi. Solusinya adalah ciptakan lapangan kerja yang mudah,” tuturnya.
Kartu Pra-Kerja merupakan satu dari tiga kartu ‘sakti’ yang dicanangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satu yang dijanjikan dari kartu ini adalah nantinya pemegang kartu yang notabene pengangguran akan digaji oleh pemerintah.
Jokowi berjanji akan membagikan kartu Pra-Kerja kepada masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan setaranya jika terpilih kembali.
Baca juga: JOKOWI: PEMEGANG KARTU PRA KERJA DIBERI GAJI KALAU BELUM DAPAT PEKERJAAN
Sumber Berita Fadli Zon Kritik Soal Kartu Pra-Kerja Jokowi: Politis dan Norak!: Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.