Fadli Zon Sebut Anggaran Pansus Hak Angket KPK Rp 3,1 Miliar Wajar
Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menilai biaya anggaran yang dibutuhkan oleh Pansus Hak Angket KPK senilai Rp 3,1 miliar, masih normal. Menurutnya, anggaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan pansus.
“Saya kira sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan. Saya kira itu masih normal, dan saya kira sesuai dengan hasil pembicaraan di pansus sendiri,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6).
Dari tahapan yang dilakukan, Fadli menyebut, anggaran tersebut memadai sesuai dengan hasil rapat pansus kemarin untuk ditindak lanjuti. Pansus akan bekerja selama 60 hari untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh KPK.
“Ya tentu yang menentukan anggaran nanti kan berdasarkan program pansus sendiri. Pansus akan mengerjakan apa saja, kemudian mereka membuat semacam perencanaan anggaran biaya kemudian nanti diajukan,” jelasnya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan jumlah fraksi dalam pansus tersebut sudah bertambah satu fraksi lagi sehingga menjadi 8 fraksi. Fadli tak merinci satu orang dimaksud.
“Sekarang kan sudah ada 8 fraksi yang mengirim nama-nama dalam pansus tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, rapat perdana pansus angket KPK Kamis (8/6) kemarin, menyepakati anggaran yang dibutuhkan untuk segala keperluan pansus sebesar Rp 3,1 miliar.
“Kita juga bicarakan masalah anggaran. Anggarannya mencapai Rp 3,1 miliar, termasuk sudah dengan konsinyering untuk kunjungan ke luar kota, termasuk utamanya untuk mengundang pakar, ahli-ahli yang berkaitan dengan tugas-tugas angket,” jelas Agun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).
(Baca juga: APAKAH MASYARAKAT IKHLAS UANG PAJAK 3,1 M DIPAKAI PANSUS UNTUK SERANG KPK?)
Berikut 23 anggota Pansus Hak Angket KPK:
Sumber Berita Fadli Zon Sebut Anggaran Pansus Hak Angket KPK Rp 3,1 Miliar Wajar : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.