Fadli Zon Sempat Berburuk Sangka Terkait Sikap Ahok Cabut Banding
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyebut ada kemungkinan maksud lain di balik pencabutan banding yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Apa maksudnya?
“Apakah memang bisa menerima apa yang menjadi keputusan hakim itu atau mungkin akan ada upaya hukum lain atau upaya politik yang lain,” ujar Fadli Zon di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/17).
Pencabutan banding dari Ahok ini menurut Fadli merupakan hak Ahok. Namun Ahok, lanjut dia, tak bisa menahan jika ada opini publik yang berkembang terkait pencabutan banding oleh Ahok.
“Saya kira Itu haknya yang bersangkutan. Untuk mengambil suatu sikap meskipun orang bisa mempunyai berbagai interpretasi terhadap itu,” ujar Fadli Zon.
Tidak melakukan banding terhadap keputusan majelis hakim membuat Ahok dinilai menerima apa yang sudah menjadi keputusan.
“Tapi yang jelas tidak mengajukan banding secara hukum dia berarti menerima apa yang menjadi vonis hukuman dari majelis hakim,” ujar Fadli.
Ahok mencabut berkas banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada senin (22/5/17) lalu.
Istri Ahok, Veronica Tan, yang langsung mencabut berkas banding suaminya.
“Jadi kami dari pihak keluarga untuk ke depannya memutuskan untuk mencabut banding,” kata adik Ahok, Fifi Lety Indra yang mendampingi Veronica di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Sumber Berita Fadli Zon Sempat Berburuk Sangka Terkait Sikap Ahok Cabut Banding : Merdeka.com
Ceramah Habib Alwi Assegaf diprotes, inilah sindiran Sekjen MUI Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah…
700 BUMN Merugi di era Prabowo, Penutupan ditargetkan 2026 Presiden Prabowo Subianto berencana penutupan jumlah…
Andre Taulany dan Amanda Rigby romantis saat Liburan di Italia Andre Taulany kembali ramai setelah…
Dedi Mulyadi srukan Resolusi Jihad anggaran di Hari Santri 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi…
Puan minta balita jadi prioritas penanganan bencana Karhutla Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah…
Yusril sebut, korupsi bikin pejabat BUMN takut ambil risiko Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi…
This website uses cookies.