Fadli Zon Tak Patuh LHKPN, Kini Usulkan LHKPN Diintegrasikan dengan Pembayaran Pajak
Kepatuhan anggota DPR untuk melapor harta kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dinilai merisaukan. Berdasarkan data KPK per Senin (25/3), dari 551 anggota DPR, baru 96 orang yang melaporkan hartanya. Sedangkan untuk pimpinan MPR, dari 8 orang, baru 4 orang yang melapor ke KPK.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar LHKPN bisa diintegrasikan dengan pembayaran pajak. Fadli menilai integrasi antara keduanya akan lebih efesien.
“Saya kira ke depan itu cukup sebenarnya diintegrasikan antara LHKPN dengan pajak, karena datanya sama, itu-itu juga, dan Ketua KPK waktu itu juga sudah setuju diintegrasikan, bukan dengan begitu, kan satu, kita ini harus efesien,” ucap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
“Sebagai negara, masa ini ngisi, ini ngisi, aduh, benar-benar negara yang tidak efisien. Di seluruh dunia juga semuanya satu, kok, pajak di negara-negara modern demokrasinya,” sambungnya.
Pasal 23 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang LHKPN menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak UU berlaku, setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia diperiksa terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan UU.
Juru bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya menjelaskan KPK sudah melakukan “jemput bola” dengan mendatangi sejumlah institusi, termasuk memenuhi undangan Sekjen DPR untuk memberikan pendampingan, termasuk di sejumlah daerah.
“Kami ingatkan sekali lagi, waktu tinggal satu minggu, agar para PN yang sudah masuk kategori wajib lapor agar melaporkan kekayaannya ke KPK. Caranya mudah sekali, cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada. Jika ada kendala, bisa menghubungi KPK di Call Center 198. Kami akan membantu,” ujar Febri.
“Dalam beberapa hari ini terdapat peningkatan pelaporan LHKPN dari berbagai instansi, namun menjelang 1 minggu terakhir batas waktu pelaporan LHKPN periodik pada 31 Maret 2019, tingkat kepatuhan pelaporan masih belum mencapai setengah dari seluruh wajib lapor,” pungkasnya.
Baca juga: Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, Ternyata Fadli Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan
Sumber Berita Fadli Zon Tak Patuh LHKPN, Kini Usulkan LHKPN Diintegrasikan dengan Pembayaran Pajak: Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.