Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Agar Tidak Pasang Badan untuk KPK
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak ‘pasang badan’ dalam merespons terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Menurutnya, Jokowi harus mempercayai penyidik Polri dalam menyidik kasus dugaan pemalsuan surat yang diduga dilakukan Agus dan Saut.
“Intinya jangan lagi kita main-main namanya pasang badan buat KPK. Itu sudah tidak ada gunanya dan zamannya lagi,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/11).
Fahri menuturkan, Jokowi semakin terkesan tidak netral jika selalu meminta menghentikan perkara yang melibatkan KPK. Tak hanya itu, Jokowi terkesan menjadikan keberpihakannya kepada KPK sebagai alat pencitraan.
“Jangan sedikit-sedikit kalau urusan KPK enggak boleh diteruskan. Sampai kapan kita dewasa berhukum ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, politikus PKS ini menyebut, Jokowi harus membiarkan Kepolisian menangani kasus tersebut hingga akhir. Ia menyebut, Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam UU untuk menyidik siapapun, termasuk KPK.
Penyidikan terhadap Agus dan Saut, kata Fahri, juga merupakan bagian dari pembenahan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
“Kalau mau memperbaiki KPK ya biarin saja, kalau yang salah kenain saja. Semua ini dasarnya kan UU,” ujar Fahri.
Lebih dari itu, Fahri menegaskan, publik tidak perlu khawatir jika kewenangan KPK dibatasi karena masih ada lembaga lain yang berwenang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Memang yang berantas korupsi cuma KPK? Emang KPK enggak bisa korupsi? Pastilah banyak masalah di dalamnya,” ujarnya.
(Baca juga: TAK MAU GADUH, JOKOWI MINTA PENYIDIKAN PIMPINAN KPK DIHENTIKAN)
Sumber Berita Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Agar Tidak Pasang Badan untuk KPK : Cnnindonesia.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.