Fahri Hamzah Minta Jokowi Untuk Ambil Sikap Disiplinkan KPK
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap untuk mendisiplinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menurut saya ya ini waktunya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan mengambil jalan baik untuk mendisiplinkan penegakan hukum di negara kita,” kata Fahri kepada wartawan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
Diketahui KPK belakangan marak melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah.
Menurutnya hal ini memberikan efek buruk.
“Sebab ini jelek sekaki efeknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi kita secara massif. Ini fatal sekali,” kata Fahri.
Sementara dalam kasus Novanto, Fahri menilai, KPK hanya bisa mengumbar berita supaya menarik media untuk merangkai sebuah peristiwa. Namun tidak terbukti di jalur hukum.
“Dan itu merugikan dunia hukum kita sebab itu membuat rusak semua reputasi semua lembaga negara,” katanya.
Dirinya juga menyindir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, saat itu hampir semua pejabat negara dipanggil KPK tanpa ada kejelasan kasus selanjutnya.
“(Menteri) Kabinet SBY itu hanya Pak SBY yang nggak dipanggil, semua dipanggil. Dan itu dilakukan oleh KPK. Lalu bagaimana mengatakan reputasi bangsa kita baik sementara dalam satu kabinet Pak JK tiga kali, pak Boediono dua kali dipanggil,” kata Fahri.
Lagi-lagi Fahri menuding bahwa KPK bersaing dengan media massa menjadi kantor berita.
“Jadi kasus Novanto itu adalah proof (bukti) bahwa KPK itu fiksi semua isinya. Akhirnya apa? Dia lari ke OTT. Karena kalau OTT itu gak perlu adanya pembuktian yang rumit kan,” katanya.
Sebelumnya Fahri Hamzah pernah tuduh ketua KPK Mengatur Kasus e-KTP:
Sumber Berita Fahri Hamzah Minta Jokowi Untuk Ambil Sikap Disiplinkan KPK : Tribunnews.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.