Fahri Hamzah Sebut KPK Tak Diperlukan, Menkumham: Tak Benar Dia
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut KPK sudah tak diperlukan lagi begitu revisi KUHP disahkan. Pernyataan tersebut disayangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Oh itu ndak benarlah. Ndaklah, enggak bisa begitu,” kata Yasonna di Perpusnas, Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Yasonna mengatakan, saat ini ia belum menerima laporan mengenai pembahasan revisi KUHP oleh Komisi III DPR. “Masih dalam proses, nanti masih panjang masih tahap raker, masih di Panja nanti dilaporin ke saya,” ujarnya.
Sementara, terkait keterlibatan KPK dalam penindakan korupsi di tingkat swasta, Yasonna tak mau berkomentar banyak. “Nanti kita lihat pembahasannya, kan ini masih di fraksi-fraksi, masih dibahas nanti apakah diatur di acara pidananya atau apa belum tahu,” ujar Yasonna.
Sebelumnya, Fahri menuturkan payung hukum terkait tindak pidana korupsi sudah terlalu banyak di Indonesia. Menurut dia, perluasan kewenangan untuk KPK bisa menindak korupsi di sektor swasta murni itu suatu hal yang tidak perlu, ia bahkan menyarankan KPK lebih baik dibubarkan saja.
“KPK itu bubarkan saja, sudah enggak diperlukan, ini kan becanda saja semua. Mana yang konkret sekarang? Hitung kerugian negara? Mana? Enggak ada. Ini kan becanda doang,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).
Baca juga : Fahri Hamzah: OTT KPK itu Salah Semua, Jahat dan Menghancurkan
Sumber berita Fahri Hamzah Sebut KPK Tak Diperlukan, Menkumham: Tak Benar Dia : kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.