Fahri Usul Sebagian Anggaran dari 5,7 Triliun Buat Apartemen DPR
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan sebagian anggaran usulan DPR dari Rp 5,7 triliun diusulkan untuk penataan kawasan parlemen. Salah satunya berupa pembangunan apartemen untuk anggota dewan di bekas lahan Taman Ria Senayan.
Penataan kawasan direncanakan berjalan tahun 2018. Eks lahan Taman Ria Senayan diketahui dimiliki sekretariat negara dan akan menggantikan kompleks anggota DPR di Kalibata, Jaksel.
“Jadi jangan berbicara apartemen dulu, jadi kita punya tanah besar di Kalibata juga di Slipi. Itu sebenarnya milik Setneg. Sebenarnya ada juga tanah milik Setneg di Taman Ria, itu dalam desainnya kalau anggota DPR nanti nggak perlu naik kendaraan di masa akan datang,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Fahri menjelaskan, nantinya anggota dewan akan menyewa apartemen tersebut. Namun, Fahri mengaku tidak mengetahui detail proyek penataan kawasan DPR itu.
“Intinya mereka menyewa di dekat DPR ini karena itu disiapkan apartemen untuk disewakan,” kata Fahri.
Fahri menuturkan, prioritas untuk penataan kawasan parlemen sudah dipidatokan dan dibicarakan dengan pemerintah. Penataan kawasan parlemen termasuk soal renovasi gedung DPR dan gedung baru.
“Sudah dipidatokan, sudah diprioritaskan, sudah dibicarakan dengan pemerintah. Jadi ini demokrasi, saya sendiri sudah menyatakan saya sendiri mau jadi marbot, tapi ini bukan buat kita tapi ini untuk infrastruktur demokrasi penataan,” kata Fahri.
Fahri menjamin proyek ini akan berjalan transparan. “Gedung itu salah satunya, kan ini penataan kawasan secara keseluruhan. Teman-teman kan sudah tahu. Saya kira ini proyek yang lebih transparan daripada Meikarta,” tutupnya.
Sumber Berita Fahri Usul Sebagian Anggaran dari 5,7 Triliun Buat Apartemen DPR : Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.