Fakta Baru KPK: Dana MBG ternyata tak banyak sampai ke Desa

Fakta baru KPK: Dana MBG ternyata tak banyak sampai ke Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan perputaran ekonomi di daerah dari program prioritas pemerintah itu berada di bawah 5 persen sepanjang 2025.

“Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan,” ujar Aminudin.

Sebagian besar uangnya justru mengalir kembali ke kota-kota besar, bertolak belakang dengan klaim pemerintah.

Deputi Bidang pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas pemasok bahan baku untuk MBG masih berbasis di kota, bukan di daerah tempat program berjalan.

“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari.” katanya, Kamis 21 Mei 2026.

“Namun, dampak ekonomi yang lainnya enggak ada, pun kalau ada sangat kecil sekali,” tambahnya.

Data yang dibeberkan Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha semakin mempertegas gambaran itu.

Dari 40.433 pemasok yang memasok bahan baku ke 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada tahun 2025.

Hanya 18 entitas yang berasal dari koperasi atau bahan usaha milik desa. Angka itu setara 1,54 persen dari total pemasok.

“Lainnya kita lihat di lapangan umumnya memang pemilik dapur ini biasanya pengusaha, jadi dia sekaligus menyiapkan bahan bakunya sendiri ya jaringannya dia yang lama gitu, dia saja memang pemasok dari luar kota,” katanya.

Deputi Pencegahan dan Pengawasan KPK, Aminudin, mengungkapkan dana program MBG tetap terus disalurkan meski saldo di rekening yayasan masih tersisa cukup besar.

Menurutnya, kondisi itu menyebabkan dana program diperkirakan menumpuk di rekening yayasan hingga mencapai Rp12 triliun hingga Rp14 triliun.

KPK mencatat total anggaran program MBG pada tahun 2025 mencapai Rp85 triliun.