FPI Sebut Pemerintah Mesti Kembalikan Uang 100% Kasus First Travel
Korban penipuan perjalanan umrah First Travel sampai saat ini lebih dari 5.000 orang. Front Pembela Islam (FPI) pun turun ikut mengawal kasus ini.
Pengacara dari Bantuan Hukum FPI meminta pemerintah ikut turun dalam kasus First Travel. FPI, yang mewakili 1.300 jemaah, mendatangi crisis center Bareskrim Mabes Polri.
“Iya, yang terpenting pemerintah, yang berwenang, ikut turun menyelesaikan kasus ini, supaya kalaupun tidak bisa diberangkatkan umrah, setidaknya refund 100 persen,” kata Ali Alatas saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).
Dia merasa kasihan terhadap jemaah yang memiliki keterbatasan ekonomi dan turut menjadi korban. Menurutnya, itu bisa menambah jumlah kemiskinan.
“Kasihan banyak yang miskin ikut jadi korban, bisa menambah angka kemiskinan. Perlu ditelusuri aliran dananya ke mana saja,” kata dia.
Salah satu perwakilan korban, Trijoyo, mengaku tak khawatir terhadap First Travel. Saat itu dia percaya pada First Travel karena tetangganya sudah berangkat.
“Pertama nyaman, enak, terus jalan. Orang lain berangkat lagi, jadi kita tidak tahu akan begini,” kata Trijoyo, agen yang membawa hampir 750 orang asal Tegal, Jawa Tengah.
Polisi sampai saat ini masih terus menelusuri pengembangan kasus dugaan penipuan dana perjalanan umrah First Travel. Direktur Tindakan Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak saat ini telah menjerat pemilik First Travel dan adiknya dengan tiga pasal berlapis.
Sumber Berita FPI Sebut Pemerintah Mesti Kembalikan Uang 100% Kasus First Travel : Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.