GP Ansor dan FAPP Akan Datangi DPR Pertahankan Perppu Ormas
Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dan GP Ansor berencana akan melobi DPR terkait kontroversi penolakan Perppu Ormas. Lobi ini dimaksudkan untuk memenangkan Judical Review (JR) Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kerja sama dengan advokat ini untuk mendorong, satu ya, terkait Perppu ormas agar ketika di JR kita yang menang. Pihak yang menyetujui Perppu ormas itu yang menang,” kata Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan di Gedung GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2017) malam.
Pertemuan dengan DPR dikatakan Yaqut akan dilakukan dalam 2 minggu ini. GP ansor dan FAPP akan memberikan pendapat sekaligus meminta pemerintah segera mengesahkan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 tersebut menjadi undang-undang.
“Yang kedua, kita melakukan lobi-lobi kepada temen-temen yang ada di DPR, karena kita mendengar mereka yang menolak Perppu akan melakukan hal yang sama di DPR,” imbuh Yaqut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), yang digawangi I Wayan Sudirta, meminta dukungan kepada GP Ansor soal judicial review Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK). FAPP pada Selasa (8/8) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review itu di MK. FAPP mendukung pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas.
“Kita dalam rangka silaturahmi. Kedua, kita tujuannya mempererat kerja sama, kemudian kita sedang membicarakan bagaimana judicial review yang ada di MK dan menginginkan agar para penggugat Perppu Ormas bisa kita yakinkan agar mereka mendukung Perppu Ormas,” ucap Sudirta di kantor GP Ansor, Rabu (23/8).
Sumber Berita GP Ansor dan FAPP Akan Datangi DPR Pertahankan Perppu Ormas : Detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.