Harga pupuk dunia melonjak, tetapi Prabowo justru menurunkan harga pupuk sebesar 20%
Di tengah lonjakan harga pupuk global yang melampaui 40%, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah tekanan global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap terganggunya rantai pasok dunia, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor di China.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” kata Amran, Senin 4 Mei 2026.
Pemangkasan harga 20% ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, mulai dari Urea, NPK, hingga ZA.
Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare dan menjangkau lebih dari 16 juta petani di seluruh Indonesia.
Tetapi di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan pembenahan struktural dengan memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui instruksi Presiden.
Langkah ini bertujuan mempercepat distribusi dari produsen ke petani dengan sistem terintegrasi berbasis KTP.
Tak hanya di hulu, intervensi juga dilakukan di hilir melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogeram.
Pendekatan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan, biaya produksi ditekan, sementara pendapatan petani tetap terjaga.