Heboh Pemerintah Mau Tarik Pajak Amplop Kondangan

Heboh pemerintah mau tarik pajak amplop kondangan.

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, Mengungkapkan kekhawatirannya mengenai rencana pemerintah untuk menarik pajak dari amplop kondangan.

Menurutnya, rencana ini muncul sebagai upaya untuk menambal defisit penerimaan negara. Terutama setelah dividen perusahaan BUMN dialihkan kepada Danantara.

Mutfi Anam menyebut, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, akan sangat membebani masyarakat Indonesia.

“Bahkan kami dengan dalam waktu dekat, orang yang mendapat amplop di kondangan di hajatan dimintai pajak oleh pemerintah. Ini tragis membuat rakyat cukup menjerit,” ucap Mutfi Anam, Rabu 23 Juli 2025.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sudah mulai mencari sumber pendapatan baru, seperti pajak dari perdagangan daring (e-commerce).

Kondisi ini dinilai sudah cukup menyulitkan, terutama bagi pedagang daring di daerah.

“Jualan online dipajaki sekarang, bagaimana influencer atau pekerja digital dipajaki.” Tambahnya.

“Selain itu, anak muda di daerah yang punya toko online mulai berhitung ulang,” sambungnya.

Mufti Anam juga menyoroti kebijakan pemerintah yang pengalihkan dividen perusahaan BUMN ke Danantara.

Menurutnya, hal ini menyalahi Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua penerimaan negara seharusnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dibahas bersama DPR.

“Dividen BUMN adalah hak negara, hak rakyat, wajib dicatat di APBN. Sekarang dividen itu tidak masuk lagi ke kas negara,” tegasnya.

“Tidak lagi dikelola Kementerian Keuangan, dan dialihkan ke Danantara. Siapa yang menjadi check and balance Danantara?” tambahnya.

Selanjutnya Mufti Anam khawatir, pengalihan ini akan mencipatakan “negara dalam negara” karena mekanisme pengawasannya yang tidak jelas.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini secara langsung menyebabkan negara kehilangan pemasukan.

“Pengalihan dividen ke Danantara sangat jelas, negara kehilangan pemasukan. Kemenkeu harus memutar otak untuk menambal defisit, yang kemudian lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita teringat dingin,” tutup Mufti Anam.