Hidayat Nur Wahid Minta Menlu Usir Dubes Myanmar dari Indonesia
Sejumlah kalangan mendesak Indonesia bersikap lebih tegas terhadap Myanmar terkait kekerasan yang menimpa etnis Rohingya, salah satunya dengan mengusir Dubes Myanmar di Indonesia.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan langkah tepat dalam membantu penyelesaian masalah Rohingya. Hidayat menyarankan pemerintah lewat Menteri Luar Negeri untuk memanggil Dubes Myanmar di Indonesia.
“Sangat bagus kalau Dubes dipanggil Menlu. Menegaskan perilaku Myanmar perilaku yang sangat tidak disenangi dan merugikan kepentingan,” kata Hidayat di sela penyembelihan hewan kurban di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (03/09).
“Kepada Dubes, Menlu bisa menyampaikan Anda tidak disenangi Indonesia dan Anda bisa meninggalkan Indonesia. Itu bagian yang bisa disampaikan,” ujarnya.
Hidayat juga mengimbau kepada organisasi-organisasi agama Buddha di Indonesia untnuk mengomunikasikan tentang hubungan masyarakat Muslim dan Buddha yang harmonis.
“Minoritas Buddha di sini amat dilindungi dihormati dan sebagainya. Sewajarnya bila kemudian hal ini dilakukan juga di Myanmar. Diplomasi ini akan sangat baik dan membantu,” jelasnya.
“Ada yang mengusulkan kalau kemudian dari Walubi atau dari organisasi kawan-kawan dari Hindu, Buddha untuk mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk kemudian mengkomunikasikan semuanya,” imbuh Hidayat.
Baca juga : PBNU: Konflik Rohingya Jangan Kaitkan Kebencian ke Umat Buddha
Sumber berita Hidayat Nur Wahid Minta Menlu Usir Dubes Myanmar dari Indonesia : kumparan
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.