Isu Rohingya Dipakai Buat Jatuhkan Pemerintah, PDIP: Polri Ada Data

Isu Rohingya Dipakai Buat Jatuhkan Pemerintah, PDIP: Polri Ada Data

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan masalah etnis Rohingya di Myanmar dijadikan sebagai isu anti-pemerintah. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan pernyataan itu sebagai antisipasi dini dari pihak kepolisian.

“Kapolri bicara seperti itu karena tentu pihak kepolisian punya data. Oleh karena itu, polri melakukan antisipasi dini sehingga para pemanfaat isu Rohingya untuk tujuan membuat keruh situasi dalam negeri dapat dicegah,” ujar Andreas dalam pesan singkat, Jumat (8/9/2017).

Andreas menjelaskan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi kepada Myanmar. Menurut dia, itu sebagai langkah yang tepat untuk sedapat mungkin menyelesaikan masalah.

“Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi yang tepat dengan mengirim Menlu berbicara langsung dengan para pemimpin Myanmar, menawarkan konsep penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang yang dikenal dengan konsep 4+1,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan Menlu Retno Marsudi telah melakukan lobi kepada duta besar di ASEAN untuk gotong royong membantu penyelesaian masalah kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine State. Andreas menyebut langkah pemerintah ini perlu dikawal dan didukung agar mendapatkan hasil positif.

“Langkah-langkah pemerintah ini perlu dikawal dan didukung sehingga memberikan hasil positif untuk penyelesaian masalah Rohingya,” tutur anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya Kapolri menduga ada sekelompok orang yang ingin mengemas Isu Rohingya ini untuk menyerang pemerintah Indonesia.

“Ada Twitter analisis yang gunakan software namanya Opinion Analysist dari Ismail Fahmi. Dia melihat dengan software itu, dari Twitter yang berkembang tentang Rohingya dengan isu tertentu, pemerintah, presiden, Aung San Suu Kyi ternyata sebagian besar banyak mengaitkan masalah Rohingya dengan Presiden (Jokowi),” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan,Selasa (5/9).

Tito menuturkan, isu ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membakar sentimen masyarakat Islam terhadap pemerintah Indonesia.

“Isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di indonesia untuk antipati kepada pemerintah,” katanya.

“Isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi lebih besar daripada isu soal kemanusiaan. Jadi orang-orang yang banyak menyampaikan isu di twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan presiden dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan,” ujar Tito.

Untuk itu, Tito pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap isu yang akan menyerang pemerintah. “Masyarakat saya minta lebih waspada, isu ini lebih banyak digoreng untuk menyerang pemerintah,” tutup Tito.

Loading video