Jaga Netralitas, KSAD Bentuk Tim untuk Awasi Prajurit di Tahun Politik
TNI akan melakukan pengawasan pada anggotanya di tahun politik. Banyaknya purnawirawan yang terjun ke politik membuat TNI AD harus menjamin netralitasnya selama pilkada.
“Ke depan sebagai jaminan bahwa TNI AD khususnya dan TNI pada umumnya, maka saya membentuk suatu pengawas untuk memonitor hal itu,” ujar KSAD Jenderal TNI Mulyono di Mabes TNI AD di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Mulyono mengatakan, TNI sebenarnya sudah memberikan instruksi agar seluruh personelnya netral dan tak ikut berpolitik. Namun kenyataannya masih ditemukan oknum yang memilik berpolitik meski sudah dilarang. Tugas pengawas adalah memantau kemungkinan tersebut.
“Dalam hal ini aplikasinya adalah saya memberdayakan unsur-unsur intelijen kita untuk memantau sampai ke tengah-tengah masyarakat, mereka memberikan laporan kepada kita sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Jadi ada pengawasan khusus, itu adalah wujud dari keseriusan kita,” jelas Mulyono.
Meski begitu, pengawas ini tak bekerja sama dengan Bawaslu karena bertugas mengawal secara internal.
“Ini tidak terstruktur dalam pengawas pemilu, tetapi ini adalah untuk kepentingan TNI AD dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat,” imbuh dia.
Tak ada lokasi khusus yang akan diawasi tim ini. Namun, beberapa yang mendapat perhatian adalah sejumlah daerah yang sedang melangsungkan pilkada.
“Dengan situasi ini mungkin kita pantau terus, tapi secara spesifik ya namanya persaingan dan konteks politik barangkali wajar ada isu-isu untuk memenangkan calon. Tapi itu kan dinamika politik, semua daerah harus kita waspadai terutama daerah-daerah yang memang melangsungkan pilkada,” kata Mulyono.
Baca juga : Menkopolhukam Tegaskan TNI Tak Akan Kembali ke Dunia Politik
sumber berita Jaga Netralitas, KSAD Bentuk Tim untuk Awasi Prajurit di Tahun Politik : kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.