Jika Duduk di DPR, PSI Akan Larang PNS hingga Kadernya Poligami
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, partainya memperjuangkan larangan berpoligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara. Hal tersebut akan dilakukan partai jika lolos masuk ke parlemen.
Dalam keterangannya, Grace mengatakan partainya akan memperjuangkan revisi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan poligami. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato politik bertema “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Surabaya.
“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami,” kata Grace, Selasa, (11/12).
Grace beralasan, saat ini masih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Berdasarkan hasil riset LBH APIK poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan disakiti hingga membuat anak-anak menjadi terlantar.
“Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan,” ujar Grace.
Tak cuma para pejabat publik, Grace juga meminta kader, pengurus, anggota legislatif PSI tidak melakukan poligami. “Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?” tanya Grace kepada kader PSI yang hadir.
“Tidak!,” jawab para kader PSI secara serempak.
Baca juga : PSI: Kami Siap Tak Digaji Sebagai Wakil Rakyat Jika Berkinerja Buruk
Sumber berita Jika Duduk di DPR, PSI Akan Larang PNS hingga Kadernya Poligami : kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.