Jokowi Berharap Media Mainstream Luruskan Informasi Hoax
Usai menghadiri Hari Kebebasan Pers Sedunia, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para jurnalis untuk bertanggung jawab dengan seluruh informasi yang mereka beritakan ke masyarakat.
“Wartawan kan sudah mendapatkan kebebasan yang amat sangat di dunia maupun di Indonesia sebagai bagian dari dulu cita-cita reformasi. Tapi yang namanya kebebasan itu juga ada tanggung jawabnya,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).
Jokowi juga menambahkan sebaiknya media mainstream atau online bisa meluruskan berita-berita hoax, agar masyarakat tak terprovokasi oleh informasi yang diragukan kebenarannya.
“Mestinya baik media mainstream maupun yang online mestinya meluruskan kalau ada berita yang tidak benar, berita yang belum pasti. Yang memuat ujaran yang tidak baik sehingga apa? masyarakat menjadi tercerahkan ,” lanjut dia.
Untuk itu Jokowi mengajak agar pemerintah dan media mainstream di Indonesia memerangi kabar hoax, yang saat ini semakin merajalela.
“Menurut saya perlu kita perangi bersama-sama kabar-kabar yang tidak benar. Kabar-kabar yang memfitnah, kabar-kabar bohong,” tutur Jokowi.
Hari Kebebasan Pers Dunia diresmikan saat sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1993, menyusul diadopsinya Rekomendasi sesi ke-26 pada Konferensi Umum UNESCO tahun 1991.
World Press Freedom Day merupakan acara tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 3 Mei untuk merayakan hari kebebasan press dunia, serta menyuarakan perlindungan media dari ancaman atas kebebasan mereka, dan untuk mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawa dalam bertugas.
Sumber Berita Jokowi Berharap Media Mainstream Luruskan Informasi Hoax : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.