Nasional

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kartu Pra Kerja Dianggap Politik Uang

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kartu Pra Kerja Dianggap Politik Uang

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) karena diduga telah melakukan pelanggaran saat berkampanye. Jokowi dinilai melakukan politik uang lewat Kartu Pra Kerja.

“Di hadapan ratusan milenial yang hadir, dia menjelaskan tentang Kartu Pra Kerja. Terhadap Kartu Pra Kerja tersebut, Jokowi menjelaskan yang pada pokoknya untuk bisa masuk ke industri, untuk bisa masuk mendapatkan pekerjaan, inilah nanti kartunya disiapkan. Bagi yang memiliki Kartu Pra Kerja namun belum mendapatkan pekerjaan, tidak perlu khawatir. Mereka akan mendapatkan gaji,” kata Koordinator Tim Pengacara Djamaluddin Koedoeboen di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Karena pernyataan inilah, Jokowi dinilai melakukan pelanggaran kampanye. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara ngopi bersama milenial, di kopi Haji Anto, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3) lalu.

Barang bukti pelaporan dugaan pelanggaran kampanye Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi. Foto: Darin Atiandina/kumparan

“Selanjutnya, (Jokowi mengatakan) kalau belum mendapatkan pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu, tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan,” sambungnya lagi.

TAIB menilai kampanye capres nomor urut 01, yang akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye merupakan pelanggaran kampanye dalam bentuk politik uang.

Menurutnya, kalimat Jokowi tersebut berpotensi melanggar ketentuan daripada Pasal 280 ayat (1) huruf J Jo. Pasal 521 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pada prinsipnya UU Pemilu menentukan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu,” kata Djamaluddin.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa janji Jokowi tersebut dinilai berpontensi menimbulkan hoaks dikarenakan negara tidak memiliki anggaran khusus untuk menggaji pengangguran.

“Bahwa tunjangan pengangguran hanya bisa diterapkan di negara maju, serta mengingat pula dengan fakta-fakta permasalahan yang ada di negara kita, antara lain BPJS yang nyata-nyata rakyat membayar setiap bulannya saja mengalami defisit karena utang pemerintah,” kata Djamaluddin.

Untuk itu, Djamaluddin melaporkan potensi pelanggaran kampanye tersebut ke Bawaslu dengan menyertakan barang bukti berupa flash disk berisi rekaman dan sejumlah screenshot berita dari media online.

 

Baca juga: JOKOWI: PEMEGANG KARTU PRA KERJA DIBERI GAJI KALAU BELUM DAPAT PEKERJAAN

 

Sumber Berita Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kartu Pra Kerja Dianggap Politik Uang: Kumparan.com

Mister

Recent Posts

Artis Raffi Ahmad Diboikot, Amy Qanita Ungkap Kesedihannya

Artis Raffi Ahmad diboikot, Amy Qanita ungkap kesedihannya Ribuan kritik yang mengarah kepada Raffi Ahmad…

3 minggu ago

Modus Dua Suami di Surabaya Jual Istri, Tarif Tembus Rp1 Juta

Modus dua suami di Surabaya jual istri, tarif tembus Rp1 juga Dugaan praktik perdagangan orang…

3 minggu ago

Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan

Mitchell Baker Bersinar, Georgetown petik Kemenangan Nama Mitchell Baker kembali menjadi perhatian setelah striker Timnas…

3 minggu ago

6.097 Dapur MBG terancam Berhenti Operasi, Apa penyebabnya?

6.097 dapur MBG terancam berhenti operasi, apa penyebabnya? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi…

3 minggu ago

Vietnam Dapat Kepercayaan Gelar Piala AFF U-23 2027

Vietnam dapat kepercayaan gelar Piala AFF U-23 2027 Vietnam akan mencatat sejarah baru dalam perjalanan…

3 minggu ago

Tindak Pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka

Tindak pelaku pembakaran Karhutla, Polda tetapkan 33 tersangka Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)…

3 minggu ago

This website uses cookies.