Jokowi Tantang Siapa saja Tunjukkan Gerakan Komunis di Indonesia
Presiden Joko Widodo menyoroti isu soal munculnya gerakan komunisme di Indonesia. Presiden meminta, pihak yang menghembuskan munculnya komunis di Indonesia, menunjukkan keberadaan gerakan terlarang tersebut.
“Kalau memang ada betul (ada gerakan komunisme), tunjukin di mana. Tugas dari aparat untuk gebuk,” ujar Jokowi dalam acara Jokowi di Rosiyang ditayangkan Kompas TV, Jumat (25/5/2017).
Aparat sangat bisa menindak gerakan komunisme karena memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kalau masalah PKI, masalah komunis, itu malah lebih jelas lagi (aturan hukumnya). Itu ada TAP MPRS-nya. Jelas. Tugasnya aparat, gebuk. Wong sudah dilarang kok,” ujar dia.
Bagi Jokowi, tantangannya untuk menunjukan di mana gerakan komunis itu berada di Indonesia, sangat penting. Presiden tak ingin isu tersebut ternyata dijadikan alat politik untuk menyudutkan pemerintah.
“Tidak perlu hal-hal seperti itu dibicarakan, diangkat-angkat, padahal itu hanya untuk isu politik,” ujar Jokowi.
Apalagi, isu bahwa Jokowi adalah bagian dari gerakan komunis. Jokowi sebenarnya tidak ingin menanggapi fitnah itu. Namun, pada suatu waktu, ia merasa isu itu sangat mengganggu dan terpaksa untuk diklarifikasi.
Padahal, Jokowi merasa, merespons isu tersebut adalah hal yang tidak produktif bagi bangsa dan negara.
“Ya kalau saya sih biasa saja. Tapi kalau sudah masyarakat ada yang satu dua mempercayai itu, ya mau tidak mau harus diluruskan. Harus diluruskan,” ujar Jokowi.
Baca juga : Mendagri Tjahjo Minta Para Kepala Daerah Gebuk Ormas Anti-Pancasila
sumber berita Jokowi Tantang Siapa saja Tunjukkan Gerakan Komunis di Indonesia : kompas
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.