Jokowi Yakin Ditahun 2019 Bisa Distribusi Sembilan Juta Sertifikat
Pemerintah terus menggenjot program pembagian sertifikat tanah gratis hingga tahun 2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dapat rampungkan pembagian sembilan juta sertifikat tanah pada 2019.
“Kenyataannya, kalau memang kita punya tekad yang kuat dan niat yang benar, rampung. Dan, nanti menginjak ke 2019, ada sembilan juta rampung,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Presiden telah hadiri peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018.
Menteri ATR Sofyan Djalil, menurut Presiden, mengatakan target pembagian tujuh juta sertifikat tanah pada 2018 direncanakan selesai sebelum pergantian tahun 2019.
Presiden juga meyakini target sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia akan rampung pada 2025.
“Tadi yang nawar kok Pak Menteri, 2023 akan rampung. Saya catet,” ujar Presiden, menjelaskan kemajuan target waktu pembagian seluruh sertifikat bidang tanah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI itu mengatakan pemerintah mengejar target pemerataan pembagian sertifikat tanah untuk mengejar ketertinggalan perekonomian dari negara lain.
Presiden mengemukakan pemerintah berupaya mengimplementasikan program agraria dan redistribusi tanah yang selama ini belum tercapai.
Presiden Jokowi juga mengeluhkan masih ada rakyat yang merasakan ketimpangan manfaat bidang tanah.
“Ada yang menguasai Hak Guna Usaha (HGU) berjuta hektare, tapi sebagian rakyat masih tidak dapat akses tanah untuk menopang kehidupan,” ujar Presiden.
Jokowi mengatakan reforma agraria dan redistribusi tanah harus menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Saya minta 2018 BPN siapkan redistribusi tanah yang mengarah kepada HGU. Yang tidak mengajukan perpanjangan dinyatakan sebagai tanah terlantar dan jadi tanah cadangan negara,” demikian Presiden Joko Widodo.
Sumber Berita Jokowi Yakin Ditahun 2019 Bisa Distribusi Sembilan Juta Sertifikat : Netralnews.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.