Kader Golkar Kena OTT KPK di Jombang, Ini Tanggapan Partai
Satu lagi, Kepala daerah tertangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (3/2/2018) malam. Kali ini diduga Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli, yang kena ciduk.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, membenarkan hal tersebut.
“Ya benar, ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini. Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur,” kata Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (3/2/2018).
Hingga saat ini, belum ada penjelasan OTT tersebut terkait kasus apa. Ada sejumlah uang yang diamankan dalam OTT tersebut dan tim KPK masih terus bergerak di lapangan.
“Anak-anak di lapangan kan masih bergerak terus, belum tuntas. Tunggu konpers besok,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status Nyono, apakah akan menjadi tersangka atau tidak.
Tim di lapangan tiba di kantor KPK di Jalan Kuningan Pwrsada, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018) sekitar pukul 21.20 WIB.
Saat tiba, ada 2 orang yang diamankan. Salah satunya adalah Bupati Nyono Suharli.
Nyono yang menggunakan sweater biru tua sempat mengatakan bahwa ini bukan penangkapan.
“Ini bukan penangkapan,” kata Bupati yang merupakan kader Golkar itu.
Namun, saat ditanya kembali, dia tidak menjawab apa pun. Dia langsung diarahkan masuk ke KPK kemudian naik ke ruang pemeriksaan.
Di belakangnya ada seorang lelaki memakai baju coklat yang juga diarahkan masuk. Dia tampak membawa ransel hitam.
Tanggapan Partai Golkar
Partai Golkar mengaku prihatin atas penangkapan terhadap kadernya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, oleh KPK, Sabtu (3/2/2018) malam.
Kendati demikian, Golkar tetap menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait hal ini.
“Kita menunggu penjelasan resmi KPK atas peristiwa OTT itu. Bagaimana kejadiannya dan dalam kasus apa,” kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada detikcom, Sabtu (3/2/2018).
Jika OTT tersebut benar adanya, Ace mengatakan Golkar akan tegas menjatuhkan sanksi terhadap Nyono. Sebelumnya Golkar telah menginstruksikan seluruh kadernya di daerah untuk menjauhi tindakan tidak terpuji seperti korupsi.
“Jika benar informasi soal OTT terhadap Pak Nyono, tentu Partai Golkar sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut. Padahal, Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kader di semua daerah untuk tidak melakukan tindakan yang terpuji tersebut,” ucap Ace.
Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas,” ujarnya.
Sebelumnya, Nyono dibawa penyidik ke Kantor KPK. Nyono yang menggunakan sweater biru tua sempat berkata ini bukan penangkapan.
“Ini bukan penangkapan,” kata Nyono saat tiba di kantor KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta.
Sementara itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan OTT terhadap Nyono.
Profil Nyono Suharli
Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menjabat sebagai bupati sejak 24 September 2013 lalu.
Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 8 November 1962 itu pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jombang dari Fraksi Partai Golkar sebelum menjadi Bupati Jombang.
Nyono menjadi bupati ke-19 Jombang setelah dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Berpasangan dengan Mundjidah Wahab, Nyono memenangi Pilkada Jombang 2013.
Masa pemerintahannya sebagai bupati akan berakhir pada tahun ini. Nyono pun berniat kembali mencalonkan diri di Pilbup Jombang, menggandeng politisi PKB Subaidi Muchtar. Mereka diusung 5 partai, yakni Partai Golkar, PKB, PKS, NasDem, dan PAN.
Nyono sudah mendaftar ke KPU.
Namun nahas, Nyono terkena OTT KPK pada hari, Sabtu (3/2/2018) malam. Dia langsung dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Sumber Berita Kader Golkar Kena OTT KPK di Jombang, Ini Tanggapan Partai : Jurnalpolitik.id, Jurnalpolitik.id
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.