Nasional

Kasasi Ditolak MA, Ruhut Didenda Rp 131.300 dan Minta Maaf di Media

Kasasi Ditolak MA, Ruhut Didenda Rp 131.300 dan Minta Maaf di Media

Enam tahun berlalu, kasus Ruhut Sitompul akhirnya berakhir. Mantan anggota DPR Partai Demokrat itu dihukum denda Rp 131.300 dan harus meminta maaf di media massa.

Kasus bermula saat sekelompok orang menolak gelar pahlawan bagi mantan presiden Soeharto pada 2011. Ruhut, yang kala itu anggota DPR, menyebut kelompok yang menolak dengan: yang tidak setuju Soeharto jadi pahlawan cuma anak PKI.

Ucapan itu tidak diterima pihak yang menolak gelar pahlawan, salah satunya M Chozin Amirullah. Langkah hukum pun diambil dengan menggugat Ruhut secara perdata ke pengadilan.

Pada 17 November 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan Chozin dkk. Tidak terima, Chozin pun melayangkan banding.

Pada 16 Oktober 2012, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membalik keadaan. Ruhut, yang dikenal ceplas-ceplos, akhirnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ucapannya tersebut. Ruhut divonis merendahkan martabat dan kehormatan Chozin dkk. Oleh sebab itu, Ruhut dihukum sebesar Rp 131.300 dan meminta maaf di media nasional.

Ruhut tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ruhut Sitompul,” putus majelis sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (22/8/2017).

Duduk sebagai ketua majelis Hamdi dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo. Atas putusan itu, Chozin mengapresiasi putusan tersebut.

“Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang telah menolak upaya kasasi Ruhut Sitompul atas dikabulkannya gugatan kami,” kata Chozin.

Chozin menyatakan putusan MA tersebut pada dasarnya bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kritis atau berbeda pendapat dengan pemerintah.

“Pertama, bahwa setiap warga negara memiliki harkat, martabat dan kehormatan yang harus dihormati. Kedua, setiap sikap kritis warga masyarakat tidak boleh dilabelisasi dengan sesuatu yang merendahkan, termasuk penggunaan kata ‘PKI’ atau kalau sekarang ‘teroris’ untuk maksud menyudutkan. Ketiga, keputusan ini menunjukkan bahwa demokrasi harus dijunjung dengan sikap yang tidak merendahkan, apalagi membelenggu daya kritis masyarakat,” ucap Chozin.

Ruhut Sitompul

Ruhut Sitompul sendiri belum mau bicara banyak soal kasasi kasus yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung (MA). Ruhut mengatakan keputusan MA itu belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap.

“Tapi itu kan belum inkrah ya, jadi biarlah pengacara aku yang komentar, jangan aku. Nanti kan aku membela diri bos, sabar aja,” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (22/8/2017) malam.

Soal langkah apa yang akan diambil setelah keputusan MA itu, Ruhut menyerahkan kepada pengacaranya. “Ya pengacara aku yang melakukan langkah-langkah,” ujarnya.

 

Baca juga : Ruhut Sitompul Sebut Rizieq Manusia Enggak Punya Nyali

 

 

Sumber berita Kasasi Ditolak MA, Ruhut Didenda Rp 131.300 dan Minta Maaf di Media : detik

 

 

Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.