Kenapa Aparat dan Kelompok Massa Penyerbu YLBHI Alergi pada Diskusi?
Sejarawan Anhar Gonggong menyayangkan pelarangan dan intimidasi acara di YLBHI pada Sabtu (16/9/2017) dan Minggu (17/9/2017) malam oleh polisi dan sekelompok massa. Ia menilai langkah semacam itu sebagai wujud ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
“Diskusi soal isu 1965-1966 harusnya diperbolehkan. Jika ada yang tak setuju maka silakan melakukan diskusi tandingan,” kata Anhar yang sehari-hari mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sentul, Bogor kepada detik.com, Minggu malam.
Mantan Deputi Menteri Kebudayaan bidang Sejarah dan Purbakala membandingkan sikap pemerintah, masyarakat, maupun akademisi dan cendekiawan di tanah air dengan di Belanda dalam menyikapi pengalaman di masa lalu.
Ia mencontohkan, masyarakat Belanda yang selalu bersikap sensitif sekaligus kritis ketika membaca lagi sejarah masa 1945-1950. Masa itulah mereka kehilangan Hindia Belanda sebagai jajahan, dan memerdekakan diri menjadi Indonesia. Kala itu Belanda melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap tentara dan warga sipil di Indonesia.
“Isu tersebut amat sensitif di sana dan selalu menjadi selisih pendapat antara berbagai kelompok. Namun penelitian berbagai akademisi didukung oleh pelaku sejarah dari tentara Belanda sendiri dan dokumen,” papar Anhar.
Awalnya mereka berusaha menyangkal pembunuhan yang terjadi tapi ketika yang mengungkap dengan dokumen yang akurat, maka muncullah dorongan untuk meneliti isu ini secara tuntas. Pemerintah Belanda siap mengucurkan dana riset sebesar 4,1 juta Euro atau senilai Rp 64,8 miliar. Penelitian ini akan dilakukan oleh Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
Persiapan penelitian sudah dilakukan sejak akhir 2016. Berbagai publikasi ilmiah dan karya jurnalistik soal kekerasan struktural dan berlebihan muncul selama konflik 1945-1950. “Kita harus melihat baik-baik cermin masa lalu kita,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, saat mengumumkan proyek penelitian ini.
Namun hal berbeda diperlihatkan aparat dan kelompok massa tertentu di tanah air. Seminar bertajuk Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Sabtu (16/9/2017) urung digelar karena diblokade polisi. Acara ini juga menyulut aksi karena dianggap sebagai simpatisan PKI.
Jurnalis asal Semarang, Yunantyo Adi, terpaksa mengurungkan niatnya menyampaikan makalah yang telah disiapkan sejak empat hari sebelumnya. “Saya diundang sebagai pembicara dan sudah mengumpulkan data,” jelasnya melalui layanan pesan singkat kepada detik.com.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono beralasan pembubaran seminar dilakukan karena acara tidak ada izin. “Seandainya mengumpulkan banyak orang kemudian berkegiatan tanpa memberikan pemberitahuan atau izin kepolisian ya kami berhak bubarkan,” jelasnya.
Namun Ketua YLBHI Asfinawati mengungkap selama ini YLBHI tidak pernah ada izin polisi ketika acara digelar di kantornya. Baru kali ini polisi bertindak melakukan pembubaran. Bahkan mereka menerobos masuk. Karena itu ia mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terhadap tindakan polisi tersebut.
Baca juga : Aktivis LBH Jakarta Tak Bisa Keluar Gedung Karena Kepungan Massa
Sumber berita Kenapa Aparat dan Kelompok Massa Penyerbu YLBHI Alergi pada Diskusi? : detik