Nasional

Kepala BIN: Panglima TNI Jangan Lempar Isu yang Goyang Stabilitas Negara

Kepala BIN: Panglima TNI Jangan Lempar Isu yang Goyang Stabilitas Negara

Panglima TNI Gatot Nurmantyo melancarkan isu panas penyelundupan 5.000 senjata ilegal yang membuat kebingungan para pihak terkait. Tak sedikit yang mengira maneuver Panglima TNI bertujuan menggagalkan instruksi pembelian senjata dari Badan Intelijen Negara (BIN). Di tengah memanasnya isu kebangkitan PKI, dilancarkannya isu 5.000 senjata ilegal seolah menuduh Istana berencana mengulang pemberontakan G30SPKI di 2017. Perang Bintang melebar menjadi Panglima TNI melawan Kepala BIN.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Budi Gunawan

Sebuah informasi mengejutkan berasal dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut ada institusi diluar militer yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5.000 senjata ilegal.

Pernyataan Gatot tersebut dikatakan pada saat acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9) kemarin.

Lebih lanjut Gatot mengatakan bahkan ada Jenderal Nakal yang berusaha membantu mendatangkan senjata ilegal tersebut, dan pihaknya pun siap melakukan pengawasan tersebut.

“Data Intelejen kami akurat,” sebut Gatot.

Bahkan TNI pun kata dia akan dibeli dengan melakukan cara amoral. Atas rencana ini kata dia pihaknya akan melakukan tindakan keras.“ Kami akan membuat merintih bukan sekedar menangis,” tegas dia.

Gatot enggan membeberkan institusi yang dimaksud. Kendati demikian, dunia politik menduga Jenderal Nakal yang disebut Panglima TNI Gatot Nurmantyo adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Jenderal Gatot Nurmantyo, Jendral Tito Karnavian dan Jenderal Budi Gunawan

Kepala BIN Budi Gunawan memang menginstruksikan pembelian 5.000 senjata api kepada Kapolri Tito Karnavian untuk memperkuat pemberantasan terorisme. Ketika dikonfirmasi wartawan, Tito mengaku akan membeli 10.000 senjata api jenis pistol dari BUMN Persenjataan PT Pindad. Pistol itu nantinya untuk kelengkapan polisi lalu lintas (polantas) dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran serangan teroris.

“Saya kemarin tanya kepada Pindad, bisa, mereka punya persediaan kira-kira 5.000 (unit pistol). Kami mintanya kalau bisa di atas 10 ribu ya. Tapi, 5 ribuan kalau nggak salah yang tersedia. Ya kalau ada itu ya kami mau beli semua,” kata Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017).

Pengadaan pistol ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2017. Tito menjelaskan sebenarnya Polri membutuhkan lebih dari 20.000 unit pistol, karena peruntukannya membekali anggota yang bertugas di jalanan sehari-hari.

“(Sumber dana) Anggaran tahun ini, APBN-P. Butuh itu sampai 20 ribuan. (Pembelian di) Pindad ini kan harus selesai anggaran tahun ini. Bukan multiyear. Jadi, untuk tahun ini persediaan mereka 5.000. Mungkin kalau mereka bisa produksi lagi dalam beberapa bulan ini berapa, ya kalau uangnya ada kami beli,” terang Tito.

Tetapi karena proyek ini tidak bersifat multiyears, maka Polri akan membeli sebanyak yang mampu diproduksi PT Pindad dan selama anggaran mencukupi.

Isu panas yang dilancarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo membuat Kepala BIN Budi Gunawan marah besar. Menurut Budi Gunawan, isu yang dilancarkan Gatot Nurmantyo adalah informasi yang sepotong-sepotong dan dihembuskan secara politis. Tujuannya tidak lain mengembangkan kelanjutan isu kebangkitan PKI dan kontroversi pemutaran film G30SPKI yang dihembuskan Gatot.

Kendati Gatot mengaku informasinya diperoleh secara akurat dari intelijen TNI, Budi Gunawan menilai dasar informasinya tidak lengkap. Budi Gunawan menjelaskan, Pindad hanya bisa memenuhi 5.000 pesanan pistol Polri, masih ada kebutuhan 5.000 pistol yang belum dapat disuplai Pindad.

Sumber : Bekali Polantas Lawan Teroris, Polri Beli 5 Ribu Pistol Pindad

Menurut Budi Gunawan, menyikapi kebutuhan 5.000 pistol yang tak dapat dipenuhi, Pindad mengusulkan agar membeli dari pihak swasta domestik maupun internasional. Usulan tersebut dinilai Budi Gunawan solutif memenuhi kebutuhan pistol Polri. Oleh karenanya, Budi Gunawan memerintahkan Polri dan Pindad mengkaji rencana pembelian 5.000 pistol sisanya dari swasta domestik maupun internasional.

Budi Gunawan menegaskan, usulan membeli sisa kebutuhan 5.000 pistol itu masih kajian, bukan sebuah kepastian. Ia menyayangkan cara Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang terburu-buru menuding adanya rencana penyelundupan 5.000 senjata ilegal oleh instansi pemerintah non militer, berdasarkan informasi yang sepotong-sepotong.

Kekhawatiran Budi Gunawan, di tengah panasnya isu kebangkitan PKI, kemunculan isu penyelundupan 5.000 senjata ilegal bisa membuat masyarakat berpikir ada pihak yang ingin mengulang G30SPKI. Oleh karenanya, Budi Gunawan meminta Panglima TNI Gatot Nurmantyo jangan bersikap emosional dan main politisasi isu berdasarkan informasi yang sepotong-sepotong, karena dampaknya membahayakan stabilitas.

“Panglima TNI jangan lempar isu yang menggoyang stabilitas negara. Apalagi isu yang dipolitisasi dari sumber yang sepotong-sepotong. Panglima TNI jangan mudah terpancing emosi, ” ujar Budi Gunawan.

 

 

Baca juga : Omongan Panglima TNI Soal Senjata Api Ilegal Bisa Munculkan Keresahan

 

 

Sumber berita Kepala BIN: Panglima TNI Jangan Lempar Isu yang Goyang Stabilitas Negara : perangbintang.com

Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.