KPK Dituding Hilangkan Nama Politikus PDIP di Kasus e-KTP, Apa Kata Ganjar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak takut namanya ikut diseret Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Pengacara Novanto dalam eksepsinya menuding KPK sengaja menghilangkan nama politikus PDIP, termasuk Ganjar.
“Siapa yang nyeret? Andi Narogong saja bilang nggak ngasih,” ujar Ganjar setelah menghadiri acara sewindu haul Gus Dur di Jl Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017) dini hari.
Meski begitu, Ganjar mengaku siap bila kembali dipanggil KPK terkait kasus ini. Ganjar menegaskan dirinya siap bersikap transparan.
“Oh nggak (takut), kalau kita mau berantas korupsi, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, nggak ada sedikit pun takut,” tegasnya.
Ganjar pun menyatakan bukan hanya namanya yang hilang. Dia mengatakan masih banyak nama lain yang disebut hilang dalam dakwaan Novanto.
“Ada sederet pimpinan namanya hilang, dari partai-partai semua namanya hilang, baca eksepsinya,” tutur Ganjar.
Sebelumnya diberitakan, pengacara Novanto menyebut KPK secara sengaja menghilangkan nama-nama politikus PDI Perjuangan dalam surat dakwaan kliennya. Pengacara Novanto mempertanyakan hilangnya nama-nama orang tersebut yang sebelumnya masuk surat dakwaan terdakwa korupsi e-KTP yang berbeda.
“Ganjar Pranowo dinyatakan menerima fee USD 520 ribu, Yasonna Laoly USD 84 ribu, Olly Dondokambey dikatakan menerima fee USD 1,2 juta. Namun dalam surat dakwaan Andi Narogong dan dakwaan Setya Novanto, nama-nama tersebut dihilangkan secara sengaja,” ujar anggota tim penasihat hukum Novanto membacakan nota keberatan (eksepsi) dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (20/12).
Baca juga : Fakta tentang Novanto yang Terungkap Dalam Vonis Andi Narogong
Sumber berita KPK Dituding Hilangkan Nama Politikus PDIP di Kasus e-KTP, Apa Kata Ganjar : detik.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.