KPK Kasih Paham Surya Paloh Soal OTT

KPK kasih paham Surya Paloh soal OTT

KPK merespons Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menpersoalkan istilah operasi tangkap tangan (OTT) soal penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Pelaksanaan tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut.

OTT dikenakan terhadap seseorang karena ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana.

“Atau sesaat setelahnya diteriakan oleh khalayak ramai bahwa dia adalah pelakunya. Atau pada saat tersebut ditemukan bukti-bukti padanya,” ungkapnya, 9 Agustus 2025.

Menurut Asep, dalam pengusutan kasus yang menjerat Bupati Abdul Azia, surat diperintahkan penyelidikan lebih dahulu terbit sejak awal tahun 2025.

Bahkan KPK telah melakukan profiling dan tindakan lain yang dibutuhkan dalam penyelidikan.

“Nah, di sekitar bulan Juli, mulai Juli pertengahan sampai dengan kemarin tanggal 7 dan tanggal 8, terjadi peningkatan komunitas, di mana ada proses penarikan sejumlah uang,” katanya.

KPK pun membagi tiga tim untuk bergerak di Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Dan menurutnya, OTT yang dilakukan KPK telah sesuai aturan.

“Berbekal informasi yang kami proleh tersebut, ya maka dilaksanakan kegiatan tangkap tangan. Tentunya sesuai dengan aturan UU dan SOP yang ada pada kami,” tambahnya.

Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan kritik atas penangkapan Bupati Koltim Abdul Azis, yang merupakan kader NasDem terkait rangkaian OTT KPK di Sulawesi Tenggara,

Dan saat ini dirinya menginstruksikan Fraksi NasDem di Komisi lll DPR RI, memanggil KPK untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Kemudian Paloh mempertanyakan terminologi OTT yang digunakan KPK, di balik penangkapan Abdul Azis.

Ia berharap, KPK bisa memberikan penjelasan agar satu kesepahaman.