KPK Nilai Sindiran DPR di Instagram Tidak Tepat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai sindiran DPR di media sosial yang menyebut kerja KPK hanya melakukan penyadapan dianggap tidak tepat.
Menurutnya, kegiatan penyadapan justru merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus korupsi selama ini.
“Menyadap adalah sebagian kecil dari pekerjaan kami, dan itu pun ada kelemahan, seperti menggoreng saja, kadang gosong,” ujar Saut di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (20/7).
Sebelumnya, akun instagram resmi DPR memublikasi unggahan berjudul “KPK Kerjanya Nguping”. Unggahan itu berisi kutipan dari Koordinator Komite Aksi Pemantau Angket KPK (Kompak) Amin Fahrudin pada Rabu lalu (19/7).
“Kerja KPK hampir semua bergantung pada alat sadap, kemudian ditindaklanjuti OTT, maka sudah pasti yang didapat nilainya kecil, coba KPK bekerja dengan nalar hukum yang canggih dengan mendasarkan pada hasil audit BPK, pasti (korupsi) yang dibongkar nilainya ratusan miliar bahkan triliunan.”
Saut melanjutkan, dibanding menyadap, KPK lebih mengutamakan pengamatan dan pengawasan dalam rangka memberantas korupsi.
Dari langkah itu, KPK memperoleh bukti yang kuat karena pihaknya memiliki ahli. Operasi tangkap tangan pun, kata Saut, tidak bisa dilakukan jika hanya mengandalkan hasil penyadapan saja.
Selain soal penyadapan, DPR juga mengeluarkan unggahan yang seolah membandingkan KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam postingan tertulis itu, KPK dinilai abai terhadap megakorupsi yang dilakukan PT Pelindo II, sementara BPK mengindikasikan kerugian negara sebesar USD306 juta atau setara Rp408 triliun.
Saut mengatakan, jika membandingkan kinerja KPK dan BPK adalah tindakan tidak tepat. Menurutnya, kedua lembaga itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan satu sama lain.
“Kalau arahnya nanti menuju pada KPK tak bekerja, tak berprestasi, undang-undangnya dimundurin itu juga bisa ditentukan siapa-siapa, kelompok-kelompok mana yang mencoba melarikan KPK dari fungsi sebenarnya,” kata Saut.
Sumber Berita KPK Nilai Sindiran DPR di Akun Instagram Resmi DPR Tidak Tepat : Cnnindonesia.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.