Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Kebijakan Pusat-Daerah Selaras
Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.
Setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan pusat, provinsi kabupaten, kota masih satu garis,” kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan, saat ini pasar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain karena kekuatan pasar nasionalnya.
Kalau bukan karena pasar nasional yang besar, daya saing Indonesia akan lebih rendah.
Indonesia bukan jadi pasar besar tunggal yang besar, tapi terpecah jadi pasar yang kecil sebanyak 34 provinsi.
“Oleh karena itu, provinsi, kabupaten dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, regulasi sendiri-sendiri, standarnya sendiri-sendiri, apalagi prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi,” kata Kepala Negara.
Jokowi mengaku sudah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.
“Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain,” kata dia.
Menurut Jokowi, ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah ini yang selanjutnya akan diperbaiki dengan program single submission.
Selain Jokowi, hadir dalam rapat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Thomas Lembong dan sejumlah menteri lain.
Baca juga : Saat Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri di Cilangkap Naik Mobil Serbu
Sumber berita Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Kebijakan Pusat-Daerah Selaras : kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.