Nasional

LSI Denny JA, 72,8% Umat Muslim Indonesia Pilih Demokrasi Pancasila

LSI Denny JA, 72,8% Umat Muslim Indonesia Pilih Demokrasi Pancasila

Survei LSI Denny JA menunjukkan mayoritas warga Indonesia masih menginginkan demokrasi Pancasila sebagai pegangan meski belakangan terjadi polarisasi. Berdasarkan survei tersebut, demokrasi Pancasila dianggap dapat mempersatukan bangsa yang terpolarisasi saat ini

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sapo, menyebutkan demokrasi Pancasila merupakan jawaban terbaik untuk mempersatukan bangsa. Sistem ini dianggap lebih efektif daripada demokrasi liberal atau negara Islam Timur Tengah.

Konpers temuan terbaru survey nasional

“Masyarakat melihat demokrasi Pancasila yang menjadi sistem ideal yang ingin dilakukan atau ingin dipilih ke depannya, dibandingkan dengan demokrasi Liberal atau Negara Islam Timur Tengah,” ujar Ardian di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 74 persen warga Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai alat untuk menumbuhkan persatuan bangsa. Sedangkan 2,3 persen memilih demokrasi liberal seperti negara barat dan 8,7 persen memilih paham negara Islam seperti yang berlaku di Timur Tengah.

Survey Demokrasi Pancasila

Mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang tetap memilih Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Berdasarkan latar belakang agama, sebanyak 72,8 persen warga yang beragama Islam memilih demokrasi Pancasila. Hanya 9,9 persen masyarakat Muslim yang memilih paham negara Islam. Sebanyak 1,5 persen memilih demokrasi liberal. Sementara itu 15,8 persen menjawab tidak tahu.

“Mayoritas dari latar belakang masyarakat atau dianggap lebih 70-an persen menginginkan demokrasi pancasila dibandingkan dengan negara Islam atau dengan demokrasi liberal,” imbuh Ardian.

Survey Demokrasi Pancasila

Hasil survei LSI menunjukkan beberapa fakta unik terkait masyarakat beragama islam, ditemukan bahwa organisasi Islam, pemilih partai Islam, dan kecenderungan masyarakat yang sering salat lebih memilih demokrasi Pancasila ketimbang sistem demokrasi liberal dan Negara Islam Timur Tengah.

Rata-rata hampir lebih dari 70 persen organisasi Islam di Indonesia juga memilih demokrasi Pancasila. Contohnya, sebesar 78,2 persen warga Nahdlatul Ulama menginginkan demokrasi Pancasila. Bagi warga Muhammadiyah, sebesar 71 persen memilih demokrasi Pancasila.

Survey Demokrasi Pancasila

Berdasarkan survei tersebut, mayoritas pemilih partai Islam juga memilih demokrasi Pancasila. Contohnya, PKS sebanyak 71,8 persen massanya memilih demokrasi Pancasila. Masyarakat yang sangat sering melakukan salat sebesar 72,3 persen memilih demokrasi Pancasila.

Survei ini digelar pada 5-10 Mei 2017 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Metode sampling menggunakan metode multistage random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error mencapai kurang lebih 2,9 persen.

 

Sumber Berita LSI Denny JA, 72,8% Umat Muslim Indonesia Pilih Demokrasi Pancasila : Kumparan.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

5 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

5 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

5 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

5 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

5 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

5 tahun ago

This website uses cookies.