Politik

Lulung Jelaskan Kenaikan Dana Hibah Ormas di APBD DKI Bukan untuk Balas Budi

Lulung Jelaskan Kenaikan Dana Hibah Ormas di APBD DKI Bukan untuk Balas Budi

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menjelaskan kenaikan dana hibah untuk ormas yang dianggarkan pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 bukan untuk balas budi Anies-Sandi untuk pemilihnya.

“Enggak, bagaimana balas budi? ini kan pemerintah,” ujar Lulung di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Di samping itu, Lulung menjelaskan, bahwa organisasi yang mendapatkan hibah tidaklah sembarangan. Organisasi penerima merupakan organisasi yang memiliki kegiatan yang jelas. Meski dia paham bahwa seluruh dana hibah yang diberikan nantinya harus dipertanggungjawabkan penggunannya.

Setelah dipecat PPP kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana alais Haji Lulung tiba-tiba nongol di acara deklarasi dukungan Partai Perinda kepada pasangan Anies-Sandi

“Harus (dipertanggungjawabkan) karena itu dipertimbangkannya enam bulan,” jelas Lulung.

Lulung menambahkan, ormas penerima yang dipilih berdasarkan pertimbangan DPRD. Parameter yang diberikan adalah bahwa ormas tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan program pemerintah.

“Begini sebenarnya, itu kan pertimbangan organisasi yang spesifik terpilih. Kalau di daerah lain bisa semua itu. Di sini kita baru mulailah yang benar-benar kegiatan ada aktivitas ada kegiatan berkaitan dengan pemerintahan, keberpihakan dengan persoalan program sosialnya dengan masyarakat,” kata Lulung.

Pada situs apbd.jakarta.go.id tercatat 104 organisasi yang menerima hibah Pemprov DKI, yakni Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta sebesar Rp 6 Miliar, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Rp 7,3 Miliar.

Haji Lulung Sebut 90 Persen Pendukung Agus-Sylvi Beralih ke Anies-Sandi

Ada pula lembaga penerima lainnya seperti Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta mendapat dana hibah Rp 4,1 Miliar, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Rp 4,9 Miliar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Rp 5 Miliar, dan Resimen Mahasiswa (Menwa) Rp 1 miliar.

Ormas Laskar Merah Putih, juga akan menerima dana hibah sebesar Rp 500 juta. Wagub Sandiaga Uno sempat menjelaskan, alasan Pemprov memberikan dana tersebut karena Laskar Merah Putih memiliki peranan membela NKRI.

“Kalau untuk Laskar Merah Putih saya rasa untuk semua, kalau kita buka dada kita kan semua merah putih. Jadi ini laskar yang saya perkirakan, keputusan yang lalu adalah sebagai laskar yang membela merah putih,” kata Sandi (22/11).

Diketahui, hibah untuk ormas pada RAPBD 2018 naik menjadi Rp 1,7 triliun, naik Rp 300 juta dari anggaran APBD-P 2017 sebesar Rp 1,4 triliun.

 

(Baca juga: ANIES PERSOALKAN MEKANISME PENGANGKATAN STAF AHOK, TAPI ANIES BAGI DANA APBD KE ORMAS)

(Baca juga; LULUNG MINTA WARGA YANG GAK NGERTI TANAH ABANG JANGAN PROTESLAH)

(Baca juga: TANGGAPAN LULUNG SOAL PUNGLI TROTOAR TANAH ABANG: BODOH YANG MAU BAYAR)

 

Sumber Berita Lulung Jelaskan Kenaikan Dana Hibah Ormas di APBD DKI Bukan untuk Balas Budi : Kumparan.com

Mister News

Published by
Mister News

Recent Posts

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi

Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…

6 tahun ago

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan?

Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…

6 tahun ago

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun

Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…

6 tahun ago

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…

6 tahun ago

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu

Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…

6 tahun ago

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim

Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…

6 tahun ago

This website uses cookies.