Mendagri Katakan Pembubaran HTI Tinggal Tunggu Waktu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ormas yang ingin hidup di Indonesia harus mengakui ideologi negara. Pemerintah pun sudah mendapat desakan masyarakat untuk menertibkan ormas-ormas yang memiliki ideologi berbeda tersebut.
Salah satu yang disoroti adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menggelar International Khilafah Forum. Kata Tjahjo, pelaksanaan acara itu kini tengah ditangani Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan.
“Sekarang telah ditangani secara terpadu oleh Menko Polhukam (Wiranto),” kata dia.
Tjahjo berujar, jika bukti dan fakta penyimpangan gerakan HTI telah didapat. Maka tidak menutup kemungkinan, ormas tersebut akan segera dibubarkan.
(Baca: HTI Minta Bukti Apabila Ormas Mereka Disebut Anti Pancasila Hingga Harus Bubar)
“Kalau jelas fakta dan buktinya (bisa dibubarkan). Semua sudah marah loh, semua sudah minta segera ditertibkan,” kata dia di Istana Wakil Presiden, Rabu (4/5/2017).
Ditanya sejauh mana proses tersebut berjalan di Kemenko Bidang Polhukam. Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu hanya menjawab secara diplomatis.
“Tunggu saja tanggal mainnya,” ungkap Tjahjo.
(Baca: 10 Kesesatan Hizbut Tahrir Alias HTI Harus di Bubarkan)
Tjahjo juga mengaku bahwa pemerintah enggan membuka dialog dengan HTI. Sebab ia menyebut dialog itu sudah pernah dilakukan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin.
“Sudah ketemu dengan Menteri Agama kok. Setelah itu enggak ada lagi dialog lanjutan. Cukup sama Menteri Agama saja,” kata dia.
Sumber berita Mendagri Katakan Pembubaran HTI Tinggal Tunggu Waktu : kompas.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.