Menhub Mengatakan PKL Tanah Abang Harusnya Ditempatkan di Lokasi yang Benar
Penataan PKL di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menutup sebagian ruas Jalan Jati Baru menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurut Budi Karya, PKL Tanah Abang seharusnya ditempatkan di lokasi yang sesuai.
“(Penempatan PKL) Itu salah satu yang perlu kita bahas, ya nanti di mana mau taruh pedagang? Ya pedagang harusnya ditaruh di tempat yang benar,” kata Budi Karya di Stasiun Semarang Poncol, Jawa Tengah, Minggu (31/12).
Dia menilai penataan PKL Tanah Abang seharusnya juga memikirkan konektivitas angkutan umum yang telah ada. “Jadi kalau menurut saya (soal Tanah Abang), kita memang harus memikirkan bahwa koneksitas antar moda harus dipikirkan secara baik, di situ kan ada TransJakarta dan sebagainya,” ujarnya
Dia menilai masalah penataan di Tanah Abang harus dikaji kembali oleh Pemprov DKI. Sebab, dalam penataan tersebut bukan hanya menangani permasalahan PKL saja. Namun penataan juga berpengaruh pada arus lalu lintas serta trayek angkutan umum di Tanah Abang.
“Kita lihat ada lintasan (trayek) di sana. Tentu mestinya duduk sama-sama antara PT KAI, Pemprov DKI, Organisasi Angkutan Darat (Organda), TransJakarta dan sebagainya untuk membahas masalah tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Budi Karya mengaku dalam waktu dekat akan mengutus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membahas penataan Tanah Abang bersama dengan Pemprov DKI dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sumber Berita Menhub Mengatakan PKL Tanah Abang Harusnya Ditempatkan di Lokasi yang Benar : Kumparan.com
Yusril Tunggu Arahan Jokowi Pidanakan Amplop Saksi Palsu Prabowo-Sandi Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo…
Saksi Prabowo Diduga Berbohong, Putri Gus Mus Sebut Bisa Kena Pasal Pidana kan? Beti Kristina…
Polda Jabar Tangkap Ustaz Rahmat Baequni Terkait Sebar Hoaks Petugas KPPS Diracun Ustaz Rahmat Baequni…
Ahok Balas Anies Baswedan soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut…
Hakim MK Minta Bukti DPT Invalid 17,5 Juta, Tim Prabowo-Sandi Minta Waktu Hakim Mahkamah Konstitusi…
Alasan Anies Baswedan Tak Cabut Pergub Reklamasi Ahok Mesti Anggap Tak Lazim Gubernur DKI Jakarta…
This website uses cookies.